Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS periode 2024–2029 sekaligus anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., mengungkapkan fakta mencengangkan bahwa satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting berdasarkan data BPS tahun 2022.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar isu kesehatan, melainkan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Karena itu, ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak merupakan hak dasar yang wajib dijamin negara.
Hal tersebut disampaikan Habib Idrus dalam Forum Diskusi Publik bertema “Makanan Bergizi Gratis” yang diselenggarakan oleh Komidigi bekerja sama dengan DPR RI. Acara ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting, diikuti oleh lebih dari 250 peserta dari berbagai kalangan, dan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 12.00 WIB.
“Bangsa yang besar dimulai dari anak-anak yang sehat dan cerdas. Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah instrumen strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Habib Idrus.
Ia menekankan bahwa MBG tidak boleh dipandang hanya sebagai proyek sosial, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia unggul. Program ini harus menjamin gizi harian siswa, menekan angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta meringankan beban ekonomi keluarga.
Diskusi ini turut menghadirkan Gun Gun Siswadi, M.Si., seorang pegiat literasi digital, yang menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pelaksanaan MBG.
“teknologi dapat memperkuat transparansi, efisiensi rantai pasok, serta memungkinkan pengawasan publik secara real-time. Dengan digitalisasi, distribusi makanan bergizi dapat dipantau langsung oleh masyarakat sehingga program benar-benar tepat sasaran,” Paparnya.
Sementara itu, Dr. Unggul Wibawa dari Dewan Pengacara Nasional menegaskan bahwa MBG tidak hanya menyentuh persoalan gizi anak, tetapi juga pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM dan petani sebagai penyedia pangan bergizi.
” tanpa payung hukum yang kokoh, program ini berisiko terhenti ketika terjadi pergantian kepemimpinan. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan berkelanjutan sangat penting agar MBG menjadi amanat nasional lintas pemerintahan,” terangnya.
Forum ini menyimpulkan bahwa keberhasilan MBG tidak semata-mata ditentukan oleh pemerintah, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Orang tua, sekolah, dan komunitas diharapkan berperan dalam mengawasi kualitas makanan, sementara publik luas dapat memanfaatkan kanal pengaduan digital untuk melaporkan penyelewengan maupun memberikan masukan.
“Jika kita ingin mencetak Generasi Emas 2045, mari bersama-sama memastikan anak-anak Indonesia mendapat gizi yang layak. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif kita sebagai bangsa,” tegasnya.
Dengan keterlibatan multipihak—pemerintah, DPR RI, komunitas digital, masyarakat, dan dunia usaha—program MBG diyakini mampu menjadi warisan kebijakan berkelanjutan yang melahirkan generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing.[red]
