Jakarta – Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis hasil survei nasional mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama hampir dua tahun memimpin Indonesia. Hasilnya, 79,3 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah.
Direktur Eksekutif LKPI, Dr (c). Novriansyah, ST. MM. CDM. mengatakan hasil survei tersebut menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, hingga upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah dinamika ekonomi global.
“Dari hasil survei ini kami melihat masyarakat menilai pemerintahan Prabowo-Gibran telah memenuhi harapan dalam sejumlah sektor penting, seperti pemberantasan korupsi, tata kelola pertanian, kesejahteraan petani, hingga menjaga stabilitas harga sembako,” ujar Novriansyah dalam keterangannya, Senin (3/8/2026).
Berdasarkan survei tersebut, selain 79,3 persen responden menyatakan puas, sebanyak 13,5 persen mengaku tidak puas terhadap kinerja pemerintahan, sementara 7,2 persen memilih tidak memberikan jawaban.
Survei juga mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi mencapai 83,2 persen, sedangkan 14,7 persen responden menyatakan belum puas dan 2,1 persen tidak memberikan jawaban.
Di sektor pertanian, sebanyak 78,4 persen responden menilai pemerintah berhasil memperbaiki tata kelola pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Sementara 17,3 persen menyatakan tidak puas dan 4,3 persen tidak memberikan tanggapan.
Sementara itu, dalam aspek pengendalian harga kebutuhan pokok, 85,8 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintah menjaga stabilitas harga sembako. Sebanyak 11,2 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 3 persen memilih tidak menjawab.
Penilaian Kondisi Nasional
LKPI juga mengukur persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
Pada aspek keamanan, 66,8 persen responden menilai kondisi keamanan nasional berada dalam kategori baik hingga sangat baik. Sebanyak 15,5 persen menyebut kondisi keamanan biasa saja, 13,3 persen menilai buruk hingga sangat buruk, dan 4,4 persen tidak memberikan jawaban.
Untuk penegakan hukum, 65,9 persen responden memberikan penilaian baik dan sangat baik. Sebanyak 17,3 persen menilai biasa saja, 12,6 persen menilai buruk hingga sangat buruk, sementara 4,2 persen tidak memberikan jawaban.
Sedangkan pada aspek pemberantasan korupsi, 69,9 persen responden memberikan penilaian positif, 13,3 persen menilai biasa saja, 15,6 persen menyatakan buruk hingga sangat buruk, dan 1,2 persen tidak menjawab.
Program Pemerintah Dinilai Positif
Dalam sejumlah indikator kinerja pemerintah, LKPI mencatat 76,8 persen responden puas terhadap perhatian pemerintah dalam menangani kesulitan masyarakat.
Kemudian 82,1 persen responden menyatakan puas terhadap program-program sosial pemerintah, sementara 80,2 persen memberikan penilaian positif terhadap upaya menjaga persatuan dan stabilitas politik nasional.
Di sektor pangan, 84,7 persen responden mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga ketersediaan sembako.
Sementara terkait penanganan kemiskinan dan pengangguran, 60,2 persen responden menilai pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, sedangkan 32,3 persen menyatakan belum berhasil.
Menurut Novriansyah, secara umum persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada pada tren positif. Meski demikian, masyarakat tetap berharap pemerintah terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
“Masih ada beberapa sektor yang perlu terus dipercepat, terutama pemberantasan korupsi dan penegakan hukum agar tingkat kepuasan publik dapat terus meningkat,” katanya.
Metodologi Survei
Survei LKPI dilaksanakan pada 18-28 Juli 2026 dengan melibatkan 1.557 responden yang tersebar di seluruh Indonesia.
Pengambilan sampel menggunakan metode Multistage Random Sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,47 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka yang dipadukan dengan verifikasi digital untuk menjaga validitas hasil survei.
LKPI merupakan lembaga riset dan konsultan strategis yang bergerak di bidang survei opini publik, analisis kebijakan, serta kajian ekonomi dan geopolitik nasional.[red]
