Sulawesi Tengah – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs) resmi melantik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gekrafs Sulawesi Tengah periode kedua, yang kemudian dilanjutkan dengan pelantikan 11 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) se-Sulawesi Tengah serta Gekrafs Kampus Sulawesi Tengah, Selasa (28/7/26).
Pelantikan ini menandai estafet kepemimpinan dari Ketua DPW Gekrafs Sulawesi Tengah periode sebelumnya, Denny Syah Putra, kepada Hasan Abdul Kadir sebagai Ketua DPW periode 2026-2029. Momentum tersebut sekaligus menjadi tonggak penting karena melengkapi kepengurusan Gekrafs di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
Sebanyak 11 DPC yang dilantik meliputi DPC Kota Palu, DPC Kabupaten Sigi, DPC Kabupaten Donggala, DPC Kabupaten Parigi Moutong, DPC Kabupaten Tojo Una-Una, DPC Kabupaten Banggai, DPC Kabupaten Banggai Kepulauan, DPC Kabupaten Banggai Laut, DPC Kabupaten Morowali, DPC Kabupaten Morowali Utara, dan DPC Kabupaten Buol.
Dengan telah terbentuknya DPC tersebut, kepengurusan Gekrafs kini telah lengkap di 13 daerah, terdiri atas 12 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelumnya, DPC Kabupaten Poso dan DPC Kabupaten Tolitoli telah lebih dahulu terbentuk sehingga pelantikan kali ini menyempurnakan struktur organisasi Gekrafs di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.
Acara pelantikan dihadiri oleh berbagai stakeholders, turut hadir Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Gekrafs, Abcandra Akbar Supratman, Wakil Bupati Donggala Taufik M. Burhan, perwakilan HIPMI, Kadin, serta sejumlah kepala dinas dari kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah.
Ketua Umum Gekrafs, Kawendra Lukistian, mengapresiasi antusiasme seluruh pihak yang hadir dalam mendukung pengembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Tengah.
Menurut Kawendra, Sulawesi Tengah memiliki potensi besar untuk melakukan transformasi ekonomi melalui sektor ekonomi kreatif. Ia menilai kepengurusan DPW Gekrafs Sulawesi Tengah memiliki visi yang kuat dalam mendorong perubahan dari ekonomi berbasis ekstraksi sumber daya alam menuju ekonomi berbasis kreativitas dan kekayaan intelektual.
“DPW memiliki pemikiran yang luar biasa terhadap bagaimana mengonversikan ekonomi ekstraktif menjadi ekonomi kreatif. Kita harus bersyukur, apalagi untuk teman-teman di Sulawesi Tengah karena banyak figur yang mencetak sejarah,” tutur Kawendra dalam sambutannya, Selasa (28/7/26).
“Kami di Gekrafs dan para pejuang ekonomi kreatif sudah lebih dari lima tahun memperjuangkan pendanaan untuk ekonomi kreatif. Alhamdulillah, mulai tahun ini, berkat perjuangan Ketua Dewan Pengarah kami, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, skema Intellectual Property Financing atau IP Financing telah dianggarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp10 triliun,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut menjadi tonggak penting bagi perkembangan industri kreatif nasional karena untuk pertama kalinya pemerintah menghadirkan dukungan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual.
“Perpresnya sudah ada, undang-undangnya sudah ada, dan anggarannya juga sudah tersedia untuk IP Financing. Selama ini kita berjuang dan kita mengapresiasi Ketua Dewan Pengarah kita yang luar biasa memperjuangkan pendanaan ekonomi kreatif berbasis IP. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa,” katanya.
Kawendra menegaskan bahwa perjuangan Gekrafs tidak berhenti pada lahirnya regulasi maupun pendanaan, melainkan harus diteruskan melalui penguatan organisasi hingga daerah. Menurutnya, pelantikan DPW, DPC, dan Gekrafs Kampus merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem ekonomi kreatif yang mampu melahirkan wirausaha baru, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan nilai tambah produk kreatif Indonesia.
“Perjuangan ini harus terus bersambung dari pusat hingga daerah. Sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia Maju melalui hilirisasi, penguatan industri nasional, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta kemandirian ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW Gekrafs Sulawesi Tengah, Hasan Abdul Kadir, menyatakan bahwa pelantikan ini menjadi awal konsolidasi besar Gekrafs di Sulawesi Tengah. Kehadiran kepengurusan hingga tingkat kabupaten/kota diharapkan mampu mempercepat pengembangan subsektor ekonomi kreatif sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
“Dengan hadirnya Gekrafs Sulawesi Tengah kita harapkan ini akan menjadi rumah besar bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif Sulteng untuk bertumbuh, berinovasi, dan naik kelas,” kata Hasan.
Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Gekrafs, Abcandra Akbar Supratman, juga menegaskan bahwa Sulawesi Tengah memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi kreatif nasional apabila seluruh potensi daerah mampu dikelola melalui kolaborasi yang kuat.
“Sulawesi Tengah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun ke depan, nilai tambah tidak hanya berasal dari hasil alam, melainkan juga dari kreativitas, inovasi, dan karya anak-anak muda. Saya berharap Gekrafs Sulawesi Tengah mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, sehingga setiap kabupaten dan kota dapat mengembangkan potensi unggulannya,” ujar Abcandra.
Melalui pelantikan DPW, 11 DPC, dan Gekrafs Kampus Sulawesi Tengah, Gekrafs optimistis akan lahir lebih banyak pelaku ekonomi kreatif yang mampu menciptakan inovasi, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kontribusi sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu pilar pembangunan nasional.[red]
