Jakarta – Pasca DPR RI memanggil Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang, Tbk dan CEO PT. Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku Pengembang Meikarta serta melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Meikarta dibilangan Bekasi Jawa Barat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, akhirnya pihak DPR RI mengungkapkan jika telah mendapatkan beberapa kesepakatan.
Salah satunya adalah pihak PT. Lippo Cikarang, Tbk dan PT. Mahkota Sentosa Utama (MSU) akan kembalikan uang 130 konsumen Meikarta dalam waktu lebih kurang 1 bulan.
Anggota DPR RI yang kritis membela konsumen Meikarta, Andre Rosiade menjelaskan bahwa jika pihak manajemen tidak memenuhi pengembalian uang tersebut maka DPR RI akan membentuk Pansus untuk melakukan pengusutan secara tuntas terkait kasus Meikarta.
“Saya usulkan dua hal untuk dapat mengungkap permasalahan Meikarta secara terang benderang. Pertama, kita undang pertama yaitu John Riady selaku CEO PT Lippo Karawaci Tbk, Kedua, tidak ada salahnya setelah rapat bersiap-siap mengumpulkan tanda tangan untuk membentuk Pansus Meikarta,” ujar Andre saat RDP di Gedung DPR, Jakarta.
Andre menegaskan pemanggilan terhadap CEO dari Lippo Group, John Riady akan dilakukan setelah masa sidang Reses DPR RI.
“Ini merupakan pembelajaran bagi developer, pengembang bahkan oligarki, jika mereka macam-macam maka DPR akan hadir dan membela masyarakat,” jelas Andre.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya menjelaskan permasalahan yang terjadi akibat 10 perusahaan konsorsium meninggalkan mereka.
Akibat hal tersebut maka Lippo Group mengelontorkan dana agar pembanggunan Meikarta dapat kembali dilanjutkan.
“Secara keseluruhan sebetulnya kurang lebih diperlukan mungkin sekitar Rp 3 triliun. Setiap saat, begitu proyek itu jalan kan butuh uang,” kata Ketut kepada wartawan di Cikarang, Bekasi, dikutip Rabu (15/2/2023).
Ketut menegaskan bahwa pihaknya tidak membiarkan proyek tersebut terbengkalai. Di tengah kondisi tersebut, dia mengklaim Lippo Cikarang tetap melanjutkan pengerjaan proyek Meikarta dengan menyuntikkan dana sebesar Rp4,5 triliun.
“Ini komitmen full dari pemegang saham Lippo Cikarang, karena yang konsorsium terus terang sudah menghilang, jadi kami tidak bisa mengharapkan lagi untuk menreka mngerjakan proyek ini. Sejak PKPU, dari LPCK kami telah membantu inject dana Rp4,5 triliun,” ujarnya.
Namun, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bernomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst atau putusan homologasi disahkan, semua perusahaan asing tersebut mundur.
“Mereka datang dari broker, kemudian menawarkan untuk membangun suatu kota dengan cepat. Perkembangan LPCK saat itu, kami membutuhkan bantuan untuk mengembangkan. Saya kurang [tahu] untuk nama-namanya [konsorsium], mungkin sekitar 10 perusahaan semua menghilang,” tandasnya. [red]
