Kota Bandung – Program subsidi perumahan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kalangan, termasuk pekerja sektor informal yang selama ini menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan rumah. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Annisa Mahesa, menekankan pentingnya penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang lebih inklusif, khususnya bagi petani dan kelompok pekerja yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Hal tersebut disampaikan Annisa dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 ke Kota Bandung, Sabtu (10/10/2026), saat membahas penyaluran program pembiayaan perumahan bersama Himpunan Bank Negara, termasuk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Annisa memahami bahwa perbankan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk memastikan kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam praktiknya, calon debitur dengan penghasilan tetap memang relatif lebih mudah dinilai kelayakan kreditnya dibandingkan pekerja informal yang memiliki pendapatan lebih fluktuatif.
Namun, menurutnya, tantangan tersebut perlu dijawab melalui strategi pembiayaan yang lebih adaptif agar tidak menjadi penghalang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak.
“Kami memahami bahwa dalam proses pembiayaan rumah, perbankan tentu perlu memastikan calon debitur mempunyai kemampuan membayar yang memadai. Oleh karena itu, kelompok pekerja dengan penghasilan tetap relatif lebih mudah dinilai kelayakan kreditnya. Namun, apabila kita melihat tujuan utama FLPP sebagai instrumen pemerataan akses kepemilikan rumah, kami ingin mengajak BNI untuk memberikan perhatian lebih besar kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal,” ujar Annisa.
Ia menilai, pekerja informal seperti petani juga memiliki kebutuhan dan hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap hunian layak. Karena itu, skema penyaluran FLPP perlu mempertimbangkan karakteristik pendapatan mereka, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan pembiayaan perbankan.
Annisa juga berharap BNI dapat menyusun strategi konkret untuk meningkatkan akses FLPP bagi pekerja informal, disertai target yang jelas dan terukur. Upaya tersebut penting agar pelaksanaan program subsidi perumahan semakin inklusif dan manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang selama ini berpotensi menghadapi kendala dalam mengakses pembiayaan formal.
Menurut Annisa, keberhasilan program perumahan tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang berhasil dibiayai, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk mereka yang tidak memiliki penghasilan bulanan tetap.
Melalui dorongan tersebut, Annisa berharap perbankan dapat memperkuat perannya dalam mendukung pemerataan akses kepemilikan rumah.
Dengan skema penyaluran yang semakin inklusif, program subsidi perumahan diharapkan tidak hanya membantu masyarakat yang berpenghasilan tetap, tetapi juga menjangkau pekerja informal sebagai bagian penting dari perekonomian nasional.[red]
