Menu ✖

Mode Gelap
Pemprov Banten dan Kementerian PU Siapkan Pembiayaan Bersama untuk Pelebaran Jalan Palima–Baros Pemkab Tangerang dan 26 Perguruan Tinggi Tandatangani Kerja Sama Beasiswa Tangerang Gemilang Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan Umat, MUI Kota Tangerang Terapkan ISO 9001:2015 Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Nasional · 7 Okt 2026 ·

Lagi, Satgas PKH Kuasai 6,2 Juta Ha Hutan dan Selamatkan Uang Negara Rp13,2 Triliun


 Jaksa Agung ST Burhanuddin Serahkan Uang Negara Hasil Satgas PKH kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Foto: BMPI Setpres Perbesar

Jaksa Agung ST Burhanuddin Serahkan Uang Negara Hasil Satgas PKH kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Foto: BMPI Setpres

Jakarta – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaksanakan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara  senilai total Rp13,24 triliun serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap VIII seluas 6,22 juta hektare.

Kegiatan penyerahan kas negara dari Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara disaksikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) pada Selasa (6/10/2026).

Presiden Prabowo mengapresiasi kerja Satgas PKH dalam melakukan penertiban dan penyelamatan aset negara. Menurutnya, nilai uang dan aset yang berhasil diselamatkan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan.

“Penyelamatan uang ini dipergunakan untuk membangun sekolah-sekolah, membangun rumah-rumah, memperbaiki irigasi-irigasi lahan pertanian dan mencegah kebakaran-kebakaran lahan,” ujar Prabowo pada Selasa.

Pada tahap VIII, total uang yang diserahkan mencapai Rp13.241.335.681.910,13. Dana tersebut masuk ke kas negara melalui Kementerian Keuangan.

Rinciannya, Rp3,48 triliun berasal dari penagihan denda administratif di bidang kehutanan. Kemudian, Rp1,54 triliun merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan tindak pidana khusus. Sementara itu, penerimaan pajak dari wajib pajak tindak lanjut Satgas PKH mencapai Rp8,23 triliun.

Selain pemulihan keuangan negara, Satgas PKH mencatat penguasaan kembali kawasan hutan hingga 6.220.845,93 hektare. Luasan tersebut terdiri atas kawasan sektor perkebunan sebesar 6.206.212,14 hektare dan sektor pertambangan sebesar 14.633,79 hektare.

Pada tahap VIII, Satgas PKH kembali menyerahkan kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare kepada Kementerian Kehutanan untuk ditindaklanjuti sesuai peruntukannya.

Dari jumlah tersebut, kawasan sektor perkebunan seluas 140.762,04 hektare diserahkan untuk dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Kemudian, hutan konservasi dan hutan lindung seluas 118.256,74 hektare diserahkan untuk dilakukan reforestasi atau pemulihan hutan.

Adapun kawasan sektor pertambangan seluas 211,95 hektare juga diserahkan kepada Kementerian Kehutanan.

Presiden Prabowo sebelumnya menyebut nilai penyelamatan keuangan negara dan taksiran lahan yang berhasil dikuasai kembali Satgas PKH dapat mencapai Rp400 triliun. Menurutnya, aset tersebut dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan masyarakat.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan bahwa Satgas PKH merupakan kerja bersama 12 kementerian dan lembaga. Menurutnya, kerja sama tersebut diperlukan untuk mengembalikan kawasan hutan beserta manfaatnya kepada negara.

“Ketika rakyat dan negara bersatu, tidak ada kekuatan modal yang dapat mengalahkannya,” tegas Burhanuddin.

Satgas PKH menyatakan penertiban kawasan hutan tidak hanya ditujukan untuk menghentikan pelanggaran.

Penguasaan kembali kawasan juga diarahkan untuk memulihkan fungsi hutan, memperbaiki tata kelola sumber daya alam, meningkatkan penerimaan negara, serta mengoptimalkan pengelolaan aset negara secara berkelanjutan. [Red]

Artikel ini telah dibaca 36 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jaga Ekosistem Badak Jawa, Menteri Jumhur Minta Kawasan Perairan TNUK Dikeluarkan dari WUP

19 November 2026 - 20:00

Dasco Penuhi Janji, Undang-undang Perampasan Aset Resmi Disahkan

19 November 2026 - 11:31

Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

18 November 2026 - 23:29

Fitnah Judol dan Doxing, Sufmi Dasco Ajak Masyarakat Bijak Memilah Informasi dan Berpegang Pada Fakta

18 November 2026 - 12:00

‘Sok Inggris’, Disaat Tokoh Dunia Bangga Ngobrol dengan Bahasa Indonesia

18 November 2026 - 07:35

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Pindahkan Badak Jawa, Tetap Pada Habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon

17 November 2026 - 22:48

Trending di Nasional