Menu ✖

Mode Gelap
Pemkab Tangerang dan 26 Perguruan Tinggi Tandatangani Kerja Sama Beasiswa Tangerang Gemilang Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan Umat, MUI Kota Tangerang Terapkan ISO 9001:2015 Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  JMSI Kabupaten Tangerang Tebar Kepedulian Ramadan, Bagikan Takjil, Sembako, hingga Santuni Yatim

Nasional · 19 Nov 2026 ·

Dasco Penuhi Janji, Undang-undang Perampasan Aset Resmi Disahkan


 Pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna DPR yang menetapkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-undang. Foto: Ist Perbesar

Pimpinan DPR RI saat Rapat Paripurna DPR yang menetapkan RUU Perampasan Aset menjadi Undang-undang. Foto: Ist

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Pada 27 Agustus 2026 lalu berjanji akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada Desember 2026.

Dasco bahkan siap mengundurkan diri dari jabatan jika penyelesaian tak sesuai target.

“Bahwa kami Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan Undang-Undang ini tepat waktu,” ujar Dasco saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026).

Janji pimpinan DPR tersebut akhirnya terpenuhi, setelah pembicaraan tingkat satu selesai, rapat Paripurna DPR RI akhirnya menetapkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-undang.

“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang?,” Ungkap Puan, Kamis (19/11/2026).

Seluruh Anggota DPR kompak menjawab, “Setuju!”

Pokok Materi UU Perampasan Aset

  • Ruang lingkup kejahatan:

Mencakup tindak pidana korupsi serta kejahatan lain, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi dan perdagangan saham bodong.

  • Mekanisme dan sanksi:

Mengatur prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku (termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan), serta pengelolaan aset oleh badan yang berwenang.

  • Perlindungan hak:

Menekankan kepastian hukum, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pemulihan hak korban tindak pidana, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. [Red]

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

18 November 2026 - 23:29

Fitnah Judol dan Doxing, Sufmi Dasco Ajak Masyarakat Bijak Memilah Informasi dan Berpegang Pada Fakta

18 November 2026 - 12:00

‘Sok Inggris’, Disaat Tokoh Dunia Bangga Ngobrol dengan Bahasa Indonesia

18 November 2026 - 07:35

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Pindahkan Badak Jawa, Tetap Pada Habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon

17 November 2026 - 22:48

Bakom-Polri Perkuat Sinergi Tangkal Hoaks dan Disinformasi Program Pemerintah

17 November 2026 - 22:42

Kabakom Optimistis MagangHub Ciptakan Tenaga Kerja yang Bersaing dengan Talenta Global

17 November 2026 - 15:56

Trending di Nasional