Jakarta – Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI memperkuat sinergi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menghadapi ancaman perang narasi negatif, disinformasi, dan misinformasi di ruang publik.
Sinergi ini juga ditujukan untuk memastikan berbagai program dan capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kunjungan ke Mabes Polri dan audiensi bersama Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto, Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengatakan bahwa Presiden Prabowo merupakan pemimpin revolusioner yang memiliki gerakan dan gagasan perubahan terstruktur untuk menghadapi berbagai ancaman.
Untuk itu, Bakom dan Polri berupaya menguatkan infrastruktur komunikasi pemerintah yang terintegrasi dan bersinergi. Langkah ini dinilai penting untuk meredam gempuran narasi negatif dan tidak akurat yang berkembang di ruang publik, termasuk media sosial.
“Saya merasa ada dua tantangan. Pertama tantangan yang ada di jejaring media sosial,” kata Syahganda kepada Suyudi, Selasa (17/11).
“Yang kedua, yang kami butuhkan adalah bagaimana Pak Presiden minta agar seluruh program pemerintah dan keberhasilannya sampai ke masyarakat di bawah,” kata Syahganda.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bakom berharap Polri dapat mendukung penguatan penyebarluasan informasi secara masif mengenai berbagai program dan capaian pemerintah.
“Kami harap Pak Kapolri membantu kami untuk melihat aspirasi dan narasi apa yang tersebar di media sosial. Saya yakin polisi sudah mempunyai kapasitas yang sangat baik dalam hal itu. Sehingga, Bakom akan lebih siap untuk jadi corong komunikasi pemerintah,” imbuh Syahganda.
Lebih lanjut, Syahganda menilai masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai berbagai upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
Ia mencontohkan keberhasilan Polri dalam mengungkap dan menyita 500 hingga 600 ton narkoba hingga November 2026.
Menurut Syahganda, capaian tersebut perlu diperkuat melalui publikasi berbagai peristiwa positif di daerah, seperti kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba.
Dengan demikian, masyarakat dapat melihat secara langsung upaya dan keberhasilan aparat kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba.
Melalui pertemuan tersebut, Syahganda berharap sinergi dan kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Bakom dan Polri dapat semakin ditingkatkan.
Penguatan kolaborasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan penyampaian informasi dan kampanye kepada publik, sekaligus memastikan aspirasi serta suara masyarakat dapat didengar dan dipahami dengan lebih baik.
Polri Komitmen Menguatkan Program Pemerintah
Kapolri Suyudi menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menyatakan kesiapan Polri untuk bersinergi dengan Bakom dalam mengomunikasikan hasil kerja pemerintah.
“Tentunya ini adalah bagian dari sinergi dalam rangka penguatan untuk mengelola komunikasi dan informasi program-program pemerintah,” kata Suyudi.
“Untuk itu kami sepakat dan juga berkomitmen untuk terus menguatkan apa yang menjadi program-program pemerintah bisa sampai ke masyarakat secara utuh,” imbuhnya.
Kapolri juga mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah berupaya untuk menanggulangi maraknya berita-berita yang tidak benar, yang bersifat fitnah, berita-berita bohong, hoaks, hate speech, dan sebagainya.
“Ini juga menjadi concern kami untuk bisa dimitigasi dengan baik dan secara cepat. Agar masyarakat tidak bingung apakah ini berita yang benar atau tidak,” pungkas Kapolri.[Bakom]








