Menu ✖

Mode Gelap
Pemprov Banten dan Kementerian PU Siapkan Pembiayaan Bersama untuk Pelebaran Jalan Palima–Baros Pemkab Tangerang dan 26 Perguruan Tinggi Tandatangani Kerja Sama Beasiswa Tangerang Gemilang Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan Umat, MUI Kota Tangerang Terapkan ISO 9001:2015 Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Nasional · 19 Nov 2026 ·

Jaga Ekosistem Badak Jawa, Menteri Jumhur Minta Kawasan Perairan TNUK Dikeluarkan dari WUP


 Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI Mohammad Jumhur Hidayat dan Wali Kota Tangerang Sachrudin saat menanam pohon pada kegiatan Festival Kali Sabi 2026. Foto: ist Perbesar

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI Mohammad Jumhur Hidayat dan Wali Kota Tangerang Sachrudin saat menanam pohon pada kegiatan Festival Kali Sabi 2026. Foto: ist

Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat secara resmi meminta Menteri ESDM meminta kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) segera dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Surat tersebut berisi permintaan evaluasi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” Ungkap Jumhur saat menghadiri peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026).

Jumhur menegaskan bahwa TNUK merupakan satu-satunya habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies yang berstatus kritis atau Critically Endangered itu memiliki kebutuhan habitat yang sangat spesifik.

Jumhur menilai aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, hingga perubahan kualitas perairan.

Untuk itu, Jumhur menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan kawasan tersebut.

“Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” tandasnya. [Red]

Artikel ini telah dibaca 1 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dasco Penuhi Janji, Undang-undang Perampasan Aset Resmi Disahkan

19 November 2026 - 11:31

Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

18 November 2026 - 23:29

Fitnah Judol dan Doxing, Sufmi Dasco Ajak Masyarakat Bijak Memilah Informasi dan Berpegang Pada Fakta

18 November 2026 - 12:00

‘Sok Inggris’, Disaat Tokoh Dunia Bangga Ngobrol dengan Bahasa Indonesia

18 November 2026 - 07:35

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Pindahkan Badak Jawa, Tetap Pada Habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon

17 November 2026 - 22:48

Bakom-Polri Perkuat Sinergi Tangkal Hoaks dan Disinformasi Program Pemerintah

17 November 2026 - 22:42

Trending di Nasional