Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat secara resmi meminta Menteri ESDM meminta kawasan perairan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) segera dikeluarkan dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Surat tersebut berisi permintaan evaluasi terhadap Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
“Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia,” Ungkap Jumhur saat menghadiri peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, Kamis (19/11/2026).
Jumhur menegaskan bahwa TNUK merupakan satu-satunya habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus). Spesies yang berstatus kritis atau Critically Endangered itu memiliki kebutuhan habitat yang sangat spesifik.
Jumhur menilai aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan tekanan terhadap ekosistem melalui kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, hingga perubahan kualitas perairan.
Untuk itu, Jumhur menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial, serta pemerintah daerah untuk memastikan perlindungan kawasan tersebut.
“Kami ingin terus mengawal agar perlindungan lingkungan menyatu dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam, melalui perencanaan lingkungan, penilaian dampak, pengawasan, dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan,” tandasnya. [Red]








