Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat koordinasi (rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana yang melibatkan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, TNI–Polri, serta relawan pada Selasa (30/12/25).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, DPR RI berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan cepat, terarah, dan tidak tumpang tindih. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menempatkan pimpinan DPR RI untuk bergantian berkantor langsung di Aceh.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, pimpinan DPR RI akan bergantian berkantor di lokasi bencana guna memastikan koordinasi berjalan intensif dengan seluruh pihak terkait. Kehadiran langsung di lokasi bencana dinilai penting untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memperlancar komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Pimpinan DPR akan bergantian berkantor di Aceh untuk melakukan koordinasi secara intensif. Secara bersama-sama kita akan meminta kementerian dan lembaga menempatkan PIC sementara di sini, agar koordinasi dengan pemerintah daerah lebih mudah,” terang Dasco.
Dasco juga mengungkapkan bahwa hasil rakor tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, yang dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Aceh pada Rabu (31/12). DPR RI berharap langkah ini menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana, termasuk dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan DPR RI tidak hanya berhenti pada tataran rapat, tetapi akan mengawal langsung proses pemulihan di lapangan melalui kehadiran di lokasi bencana.
“DPR akan mengawal betul-betul proses pemulihan dengan berkantor bergantian di lokasi bencana,” tegas Kawendra dalam keterangan terpisah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar seluruh program pemulihan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak.
“Setelah rakor ini semua pihak harus bersama memastikan program pemulihan pascabencana berjalan terkoordinasi dan tepat sasaran. Jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau tidak sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” kata Kawendra.
Kawendra menambahkan, DPR RI akan memastikan setiap kebijakan pemulihan berjalan cepat, akuntabel, dan berkelanjutan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo agar pemulihan pascabencana benar-benar mengembalikan kehidupan masyarakat.
“Yang paling utama adalah memastikan pemulihan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak, agar semua sesuai dengan harapan Presiden Prabowo, masyarakat bisa kembali pulih dan sejahtera,” pungkasnya.[Gung]
