Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, menyampaikan pandangannya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi pada, Senin (26/5/2025).
Ia menyebut hal tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangkitkan perekonomian di daerah lewat penguatan koperasi sebagai motor ekonomi rakyat, terutama di wilayah pedesaan.
Kawendra turut mengapresiasi atas inisiatif KDMP yang tengah “naik daun”, dan menyebutnya sebagai instrumen penting untuk memperkuat demokrasi ekonomi di desa-desa.
Ia mengutip Bung Hatta, bahwa koperasi adalah alat pembebasan rakyat, dan karenanya perlu menjadi perwujudan nyata dari Pasal 33 UUD 1945.
Namun, Kawendra juga menyoroti realisasi program yang belum merata. Dari target 80.000 koperasi, baru sekitar 40.000-an yang terbentuk, sementara di wilayah 3T seperti Papua Pegunungan baru mencapai 0,04%.
“Kalau program ini hanya dirasakan di kota besar dan belum menyentuh second city atau wilayah 3T, sayang sekali,” ucapnya dalam rapat, Senin (26/5/25).
Ia mendorong agar pendekatan komunikasi kepada masyarakat menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami (low context), serta memberikan asistensi digital yang efisien. Selain itu, Kawendra menekankan pentingnya kualitas SDM koperasi yang harus ditingkatkan secara berkelanjutan.
“Kita perlu pikirkan juga sistem monitoring-nya. People, organization, system (POS) harus punya dashboard dengan key performance indicator (KPI) yang bisa diakses publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengusulkan KDMP tidak hanya berhenti sebagai koperasi, tapi dikembangkan menjadi rural digital enterprise hub yang terhubung ke pasar nasional bahkan internasional.
“Produk desa jangan cuma jadi konsumsi lokal, tapi juga harus bisa menembus pasar global,” tambahnya.
Kawendra juga mengajukan ide pengembangan SDM koperasi melalui program Young Coop Leader, yaitu regenerasi kader koperasi dari desa yang sedang menempuh pendidikan tinggi, untuk kelak kembali dan memimpin koperasi desanya.
Ia menutup usulannya dengan gagasan koopbon atau obligasi sosial desa sebagai alternatif pendanaan koperasi yang berasal dari diaspora desa.
“KDMP harus jadi senjata rakyat di desa untuk hidup mandiri dan sejahtera. Bukan hanya sekadar program, tapi wujud nyata keberpihakan pemerintah pada ekonomi rakyat,” pungkasnya.[red]
