Menu

Mode Gelap
Waduh! Besok Forum Mahasiswa Hukum Bakal Gelar Aksi di Mabes Polri Desak Kades Kohod Segera Diperiksa Kawendra Bersama Gus Fawait dan BP2MI Gerak Cepat Pulangkan Pekerja Migran Asal Jember dari Arab Perempuan PKS Sambut Program Wakil Bupati Tangerang Terpilih Intan Nurul Hikmah Tertinggi di Banten, Rata-rata Lama Sekolah Tangsel Capai 11,86 Tahun Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Pj Wali Kota Nurdin Serahkan Bentor ke Pihak Kecamatan dan Kelurahan

Banten · 24 Mei 2023 ·

Integritas KASN Dipertaruhkan, Terkait Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Netralitas Pj. Gubernur Banten Al Muktabar


 Ketua KASN Agus Pramusinto tepuk bahu kiri Pj. Gubernur Banten usai Sesi Foto kegiatan 'Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Road Map Reformasi Birokrasi' yang dilaksanakan oleh KemenPAN RB, Selasa, (23/05/2023). Foto: tangkapan layar YouTube KemenPANRB. Perbesar

Ketua KASN Agus Pramusinto tepuk bahu kiri Pj. Gubernur Banten usai Sesi Foto kegiatan 'Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Road Map Reformasi Birokrasi' yang dilaksanakan oleh KemenPAN RB, Selasa, (23/05/2023). Foto: tangkapan layar YouTube KemenPANRB.

Jakarta – Usai adanya laporan dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten terkait Laporan Dugaan pelanggaran Netralitas Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, kini Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tengah menjadi sorotan atas tindak lanjut laporan tersebut.

Seperti diketahui, pada hari Senin (22/05/2023) lalu, Janur Banten menggelar aksi simpatik dan teaterikal didepan kantor KASN menuntut agar laporanya segera diproses dan ditindaklanjuti.

Asisten KASN Pengawasan Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, dan Netralitas ASN, Pangihutan Marpaung yang menemui perwakilan massa aksi mengatakan bahwa KASN akan menjalankan tugas dan kewenangan nya Sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

“Kami ucapkan terimakasih atas partisipasi masyarakat dan kami mohon juga bersabar, segera akan kami tindaklanjuti, namun terlebih dahulu akan kami dalami dan kaji nanti akan kami sampaikan juga hasil tindaklanjutnya,” ucapnya (22/05/2023).

Keesokan harinya, Selasa (23/05/2023) dalam kegiatan ‘Sosialisasi dan Asistensi RB Tematik dan Road Map Reformasi Birokrasi’ yang dilaksanakan oleh KemenPAN RB,  Ketua KASN Agus Pramusinto hadir di tempat yang sama pada kegiatan tersebut dengan Pj. Gubernur Banten Al Muktabar.

Usai sesi foto bersama di penghujung acara tersebut, nampak Ketua KASN Agus Pramusinto menepuk pundak kiri Pj. Gubernur Banten seraya berbincang hangat.

Sebelum menjabat sebagai Pj.Gubernur Banten, Al Muktabar sebelumnya adalah Sekda Provinsi Banten, pada November 2021 lalu, KASN pernah membuat pernyataan tegas terkait dengan pengunduran diri Al Muktabar sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Banten hingga membenarkan tindakan Gubernur Banten saat itu yang menonaktifkan Al Muktabar.

” Mundur itu kan hak seseorang. Namun, Gubernur selaku PPK dan wakil Pemerintahan Pusat di daerah punya kewenangan untuk menonktifkan Sekda yang mengundurkan diri, dan menunjuk Plt Sekda baru agar tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah,” terang Asisten Komisioner (Askom) Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah 2 KASN Kusen KusdianaKusdiana seperti dikutip rakyatmerdeka.Id.

Mantan Askom KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan ASN Antonius Sumaryanto menyatakan hal serupa. Kata dia, dalam hal ini Gubernur Banten, sudah menyetujui pengunduran diri Al Muktabar sebagai Sekda Banten atas kemauan sendiri, dan Gubernur sudah menerbitkan Plt Sekda baru, maka jabatan JPT Madya yang melekat pada diri Al Muktabar sudah lepas. Al Muktabar kembali menjadi ASN biasa.

“Gubernur boleh memberikan surat pemberhentian sementara kepada Sekda yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, sambil menunggu keluarnya SK pemberhetian permamen dari Presiden. Maka, jabatan Sekda atau JPT Madya sudah tidak lagi melekat  pada diri pak Al Muktabar,” terang Antonius.

Jauh sebelum itu, pada Desember 2019 Al Muktabar juga pernah mengecam KASN tidak konsisten terkait dengan penghentian lelang jabatan Dindikbud seperti Dikutip dari titiknol.co.id.

” Jika nyatanya dari KASN suruh melanjutkan, ya Monggo. KASN juga dong yang tidak konsisten. Kami selalu dipanggil oleh KASN dan semua kita laporkan. Kami ingin objektif, terlebih Pansel diisi oleh orang-rang yang kompeten. Saya tidak tahu kenapa Dindik begitu hebohnya. Ketika ini dibatalkan, itu otoritas pak Gubernur,” imbuhnya.

Sementara, Nurhasni, Asisten KASN Bidang Advokasi dan Mediasi, justru mengeluarkan komentar berbeda dengan Sekda Banten. Nurhasni bahkan menegaskan, jika Pansel harusnya tetap melanjutkan dulu setiap tahapan yang ada dalam proses lelang jabatan.

“Kalau di daerah lain, berjalan dulu prosesnya. Nanti kalau hasilnya tidak memenuhi, ya diulang lagi dengan rencana yang baru atau pola rotasi. Tapi tidak bisa dihentikan secara sepihak oleh pansel,” tegasnya.

Melihat perjalanan tersebut, masyarakat banten tentu menanti kelanjutan atas kasus Dugaan Pelanggaran Netralitas Pj. Gubernur Banten tersebut hingga klimaks. [red]

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 29 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Penandatanganan Pakta Integritas Manajemen Talenta Se-Provinsi Banten, Dr. Nurdin: Dampak Positif Dalam Pengembangan SDM

12 Februari 2025 - 21:51

Keren! Ajak Masyarakat Menatap Pembangunan Kedepan, Fraksi Gerindra DPRD Banten Gelar Dialog Publik

12 Februari 2025 - 17:51

Anggota DPR RI Kawendra Lukistian Soroti Maraknya Penipuan Berkedok Koperasi, Dorong Digitalisasi dan Efisiensi

12 Februari 2025 - 17:07

Bela Hak Pekerja Mitra PT POS, Kawendra: Kalau Manajemennya Aneh-aneh Kita Sikat Sekalian!

10 Februari 2025 - 23:29

Inilah Alasan Demokrat Banten Dukung AHY Sebagai Ketua Umum pada Kongres

9 Februari 2025 - 19:24

Masyarakat Full Senyum Makan Siang Gratis Setiap Hari di Kantor DPD Gerindra Banten

9 Februari 2025 - 18:04

Trending di Banten