Serang – Gubernur Banten Andra Soni, menyampaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bersama organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) serta unsur insan pers terus melakukan persiapan menjelang pelaksanaan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026. Agenda tahunan ini dipersiapkan agar berjalan lancar selama penyelenggaraan pada tanggal 6 s.d 9 Februari 2026 mendatang.
“Alhamdulillah, persiapan berjalan bersama-sama dengan PWI Pusat, PWI Provinsi Banten, dan seluruh unsur pers yang ada di Provinsi Banten,” ujar Andra Soni, Minggu (1/2/2026).
Andra Soni mengatakan, Pemprov Banten antusias menyambut pelaksanaan HPN yang menjadi agenda nasional. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan pers, sekaligus bagi kemajuan daerah.
Menurutnya, pers memiliki peran penting dalam menjaga dan menumbuhkan iklim kebebasan berpendapat yang sehat, bertanggung jawab, dan beretika. Pers juga berperan strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, serta edukatif kepada masyarakat.
Ia berharap pelaksanaan HPN di Provinsi Banten tidak hanya menjadi ajang peringatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi dan refleksi bersama untuk memperkuat peran pers dalam pembangunan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga kebebasan pers juga tumbuh dengan baik dan pers dapat menjadi bagian dari pendukung, sekaligus mitra strategis, menuju Banten maju, adil merata, tidak korupsi,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah berharap agar pers menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan program kepada masyarakat. Pelaksanaan HPN di Provinsi Banten bisa menjadi momentum bagi masyarakat provinsi lain untuk lebih mengenal daerah Banten.
“Mudah-mudahan melalui peringatan HPN tahun 2026, Provinsi Banten semakin dikenal dan terangkat seluruh potensi wilayahnya,” ungkapnya.
Selain itu, ia berharap ke depan pers juga terus menjadi penyediaan informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Serta berperan sebagai mediasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan solusi bagi keberlangsungan pembangunan. Melalui jurnalistik yang akurat, jujur, dan berimbang, pers membantu mengoreksi kebijakan, mendorong akuntabilitas, serta mendidik masyarakat untuk membangun pemerintahan yang lebih baik.
“Pers juga ikut melakukan pengawasan terhadap roda pemerintahan yang berlangsung. Kita menyambut baik kehadiran pers, kehadiran media massa, agar memberikan masukan yang konstruktif,” pungkas Dimyati.[red]
