Kota Tangerang – Pilkada serentak 2024 digelar pada besok, Rabu (27/11), Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam meminta masyarakat untuk menyukseskan Pemilukada tahun 2024 dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) di wilayahnya masing-masing.
“Masyarakat Kota Tangerang hayok besok tanggal 27 November kita berbondong-bondong kita ke TPS. Kita sukseskan Pilkada tahun 2024,” ujar Rusdi kepada BantenExpres di gedung DPRD, Selasa (26/11).
Politikus partai Golkar ini mengatakan, untuk menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tersebut yakni dengan memberikan suara kita di TPS.
Menurutnya, hak pilih kita akan menentukan masa depan sebuah bangsa, wabil khusus Banten dan Kota Tangerang.
“Jadi jangan sampai menyia-nyiakan hak politik kita untuk kemajuan Kota Tangerang dan Provinsi Banten,” tegas dia.
Sementara disinggung terkait adanya money politic alias “serangan fajar” yang kerap terjadi menjelang hari pencobosan, Rusdi menegaskan untuk tidak menggadaikan masa depan Kota Tangerang maupun Banten.
“Jangan sampai menggadaikan masa depan Kota Tangerang maupun Banten dengan hal-hal yang pragmatis itu,” ucapnya menekankan.
“Kita butuh pemimpin yang benar-benar bisa membawa kota ini provinsi ini jauh lebih baik. Kalau bisa yang seperti itu [serangan fajar] ditiadakan, ya pilihlah sesuai hati nurani,” tutur Rusdi.
Terakhir, ia pun berpesan kepada masyarakat untuk tidak berpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya money politic atau politik uang.
“Pilihlah yang menurut subjektifitas kita yang terbaik. Kalau saya sebagai kader Golkar ya berharap Airin dan Sachrudin menang,” imbuh Rusdi menutup dengan senyum.
Hari pencoblosan Pilkada serentak tinggal besok, Rabu 27 November 2024. Meski demikian, menjelang itu kerap terjadi serangan fajar kepada masyarakat pemilih.
Sekedar informasi, dalam dunia politik Indonesia, serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin legislatif eksekutif dari partai politik maupun independent calon.[red]
