Menu ✖

Mode Gelap
Pemkab Tangerang dan 26 Perguruan Tinggi Tandatangani Kerja Sama Beasiswa Tangerang Gemilang Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan Umat, MUI Kota Tangerang Terapkan ISO 9001:2015 Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  JMSI Kabupaten Tangerang Tebar Kepedulian Ramadan, Bagikan Takjil, Sembako, hingga Santuni Yatim

Edukasi · 29 Agu 2025 ·

M.Arman Alwi: Membenahi Sistem dan Klasifikasi Anggota DPR dalam Tubuh Partai


 Muhammad Arman Alwi - Kader GOLKAR. Foto: ist Perbesar

Muhammad Arman Alwi - Kader GOLKAR. Foto: ist

Artikel – Dalam dinamika demokrasi modern, partai politik memiliki peran fundamental sebagai pilar utama yang menyalurkan aspirasi rakyat melalui proses rekrutmen politik. Namun, sering kali kita menemukan ketidakteraturan dalam sistem yang mengatur proses tersebut, khususnya dalam hal klasifikasi dan mekanisme kaderisasi untuk menjadi anggota DPR. Hal ini tidak hanya menimbulkan persoalan internal, tetapi juga berdampak pada kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Demokrasi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan sebuah proses sosial dan politik yang menuntut keteraturan, akuntabilitas, dan seleksi yang berjenjang. Dalam pandangan sosiologi politik, proses kaderisasi legislatif harus menjadi bentuk institusionalisasi nilai-nilai demokrasi. Tanpa struktur yang jelas, partai akan rentan terhadap penetrasi kekuatan pragmatis dan dominasi kelompok yang hanya mengejar kekuasaan, bukan pelayanan publik.

Lebih jauh, antropologi politik mengajarkan bahwa partai adalah entitas budaya yang hidup. Ia memiliki nilai, norma, dan hierarki yang membentuk identitas kolektif. Karena itu, proses menuju kursi legislatif tidak boleh sekadar diukur dari kemampuan finansial atau popularitas semata, tetapi juga dari pemahaman terhadap nilai organisasi, tradisi politik, dan komitmen pada etika sosial yang berlaku.

Di sisi lain, ilmu politik menekankan bahwa tata kelola partai harus mengedepankan prinsip meritokrasi yang sejalan dengan aturan main demokrasi. Sistem rekrutmen yang sehat bukan hanya menjaga integritas internal, tetapi juga membangun legitimasi di mata publik. Mekanisme seleksi yang jelas, transparan, dan berbasis kompetensi akan melahirkan wakil rakyat yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi kebangsaan.

Pembenahan ini mendesak dilakukan. Tanpa perbaikan sistem dan klasifikasi keanggotaan di tubuh partai, demokrasi akan kehilangan makna substansialnya. Kita tidak bisa membiarkan demokrasi terjebak dalam logika kebebasan tanpa proses. Sebaliknya, demokrasi harus dipahami sebagai perjalanan kolektif yang berlandaskan nilai, norma, dan struktur yang jelas demi melahirkan pemimpin politik yang amanah dan berkarakter.

Penulis: Muhammad Arman Alwi – Kader GOLKAR

Artikel ini telah dibaca 63 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Tepis Isu Munaslub, A.Zaki Iskandar Pasang Badan dan Tegaskan Golkar DKI Solid

9 November 2026 - 21:51

Sanusi: Kader Golkar Banten Solid Bersama Bahlil 

9 November 2026 - 12:12

Pendidikan Politik Kader Gerindra Jember, Kawendra Tekankan Perjuangan untuk Kepentingan Rakyat

8 November 2026 - 20:04

Keren Jasa, DPD Gerindra Banten Berturut-turut Raih Penghargaan Partai Paling Informatif

5 November 2026 - 15:54

Ada Pengalihan Isu Jadi Cawapres, Sufmi Dasco Ahmad: Saya Pastikan Itu Hoax!

5 November 2026 - 08:10

Daftar Lengkap Pengurus DPC Gerindra Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten

3 November 2026 - 09:52

Trending di Banten