Menu

Mode Gelap
Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  JMSI Kabupaten Tangerang Tebar Kepedulian Ramadan, Bagikan Takjil, Sembako, hingga Santuni Yatim Berangsur Surut, 195 Petugas DLH Kota Tangerang Terus Bergerak Angkut Sampah Sisa Banjir Bupati Tangerang Terima Penghargaan Kabupaten Inspiratif Swasembada Pangan Mitra Adhyaksa 2025

Edukasi · 29 Agu 2025 ·

M.Arman Alwi: Membenahi Sistem dan Klasifikasi Anggota DPR dalam Tubuh Partai


 Muhammad Arman Alwi - Kader GOLKAR. Foto: ist Perbesar

Muhammad Arman Alwi - Kader GOLKAR. Foto: ist

Artikel – Dalam dinamika demokrasi modern, partai politik memiliki peran fundamental sebagai pilar utama yang menyalurkan aspirasi rakyat melalui proses rekrutmen politik. Namun, sering kali kita menemukan ketidakteraturan dalam sistem yang mengatur proses tersebut, khususnya dalam hal klasifikasi dan mekanisme kaderisasi untuk menjadi anggota DPR. Hal ini tidak hanya menimbulkan persoalan internal, tetapi juga berdampak pada kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Demokrasi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan sebuah proses sosial dan politik yang menuntut keteraturan, akuntabilitas, dan seleksi yang berjenjang. Dalam pandangan sosiologi politik, proses kaderisasi legislatif harus menjadi bentuk institusionalisasi nilai-nilai demokrasi. Tanpa struktur yang jelas, partai akan rentan terhadap penetrasi kekuatan pragmatis dan dominasi kelompok yang hanya mengejar kekuasaan, bukan pelayanan publik.

Lebih jauh, antropologi politik mengajarkan bahwa partai adalah entitas budaya yang hidup. Ia memiliki nilai, norma, dan hierarki yang membentuk identitas kolektif. Karena itu, proses menuju kursi legislatif tidak boleh sekadar diukur dari kemampuan finansial atau popularitas semata, tetapi juga dari pemahaman terhadap nilai organisasi, tradisi politik, dan komitmen pada etika sosial yang berlaku.

Di sisi lain, ilmu politik menekankan bahwa tata kelola partai harus mengedepankan prinsip meritokrasi yang sejalan dengan aturan main demokrasi. Sistem rekrutmen yang sehat bukan hanya menjaga integritas internal, tetapi juga membangun legitimasi di mata publik. Mekanisme seleksi yang jelas, transparan, dan berbasis kompetensi akan melahirkan wakil rakyat yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi kebangsaan.

Pembenahan ini mendesak dilakukan. Tanpa perbaikan sistem dan klasifikasi keanggotaan di tubuh partai, demokrasi akan kehilangan makna substansialnya. Kita tidak bisa membiarkan demokrasi terjebak dalam logika kebebasan tanpa proses. Sebaliknya, demokrasi harus dipahami sebagai perjalanan kolektif yang berlandaskan nilai, norma, dan struktur yang jelas demi melahirkan pemimpin politik yang amanah dan berkarakter.

Penulis: Muhammad Arman Alwi – Kader GOLKAR

Artikel ini telah dibaca 40 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ika Lestari Terpilih Secara Aklamasi Pimpin PK Golkar Kecamatan Cipondoh

5 Juli 2026 - 17:40

Bahas RUU Pemilu, Waka DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Bakal Minta Masukan ke Partai Non Parlemen

24 Juni 2026 - 20:30

Annisa Mahesa Minta Kemenkeu Buktikan Return Investasi Coretax Terhadap Target Penerimaan Pajak 2027

15 Juni 2026 - 23:24

Panaskan Mesin Partai, DPD Golkar Kabupaten Tangerang Tuntaskan Muscam PK di 29 Kecamatan

24 Mei 2026 - 20:28

Jalankan Arahan Prabowo, Kawendra Salurkan 88 Sapi Qurban di Jember Lumajang dan Daerah Lainnya

24 Mei 2026 - 19:23

Terkait KUR Ekraf, Kawendra Minta Himbara Tanpa Keraguan!

21 Mei 2026 - 22:04

Trending di Nasional