Kabupaten Tangerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan perbaikan pada aliran sungai dan situ (danau) yang menjadi penyebab banjir.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan koordinasi tersebut merupakan lanjutan dari kegiatan pemantauan yang dilakukan atas sejumlah sungai dan situ di Kabupaten Tangerang.
Koordinasi Dengan Pusat
“Koordinasi dengan berkirim surat ini merupakan lanjutan dari kegiatan pemantauan yang dilakukan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang atas sejumlah sungai/saluran dan situ. Hasilnya ditemukan sejumlah permasalahan di antaranya pendangkalan akibat sedimentasi, pemanfaatan sempadan yang menyalahi aturan, serta bangunan pendukung pengendalian banjir yang sudah tua,” ujar Zaki dalam keterangan tertulis, Senin (16/1/2023).
Selain Kementerian PUPR, Pemkab Tangerang turut bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) dan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSCCC).
Zaki menuturkan koordinasi ini penting mengingat ada kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR serta BBWSCC dan BBWSCCC atas penanganan sejumlah sungai dan situ yang berada di wilayah Kabupaten Tangerang.
Penanganan Banjir
“Prioritas penanganan yang segera dilakukan adalah normalisasi pada badan air yang telah mengalami pendangkalan akibat sedimentasi. Ini untuk memperbesar kapasitas atau daya tampung badan air tersebut,” ungkapnya.
“Upaya ini dapat mengurangi resiko banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Tangerang pada musim hujan selama periode Oktober hingga Maret ,” sambung Zaki.
Lebih lanjut, Zaki menjelaskan Pemkab Tangerang telah menganggarkan total Rp 75,5 miliar untuk keseluruhan untuk pelaksanaan fisik. Untuk pembangunan konstruksi sumber daya air, Pemkab Tangerang akan melakukan pembangunan di 15 titik dengan panjang penanganan mencapai 8,3 km.
Pembangunan Jalan
Sedangkan untuk pembangunan jalan yang menjadi kewenangan Pemkab Tangerang sebanyak 27 ruas jalan dengan panjang mencapai 8,5 km.
Kondisi Existing Situ
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang Iwan Firmansah Effendi memaparkan ada sejumlah situ kondisinya cukup memprihatinkan, tidak terawat, dangkal, menjadi kebun serta sebagian ditanami tanaman padi oleh masyarakat. Situ tersebut di antaranya Rawa Rancailat, Rawa Waluh, Rawa Garugak, Rawa Patrasana, Rawa Gabus, dan Rawa Genggong.
Kendati demikian, ada beberapa situ yang terawat meski tidak berfungsi secara maksimal dan mengalami pendangkalan. Di antaranya Rawa Gede, Rawa Sulang, Rawa Koja, Rawa Kepuh, Rawa Gelam/Panggang, Rawa Pangodokan, Rawa Rebo, Situ Pondok, Situ Cilongok, Situ Pasir Gadung, Situ Kelapa Dua, dan Situ Cihuni.
Normalisasi Sungai
Pembangunan konstruksi Sumber Daya Air (SDA), ujar Iwan, misalnya normalisasi saluran Ketapang Kawasan Mangrove Desa Ketapang Kecamatan Mauk, lanjutan saluran pembuang Cilongok, normalisasi saluran pembuang Cileuleus (Hulu), peningkatan Anak Sungai Cimaneuh RT.001/009 dan lanjutan normalisasi Sungai Cikolear.
Ia menambahkan selama ini penanganan banjir yang dilakukan pemerintah daerah hanya sebatas kedaruratan. Misalnya, dengan melakukan pengerukan aliran sungai dan membangun bronjong di sisi-sisi tanggul situ yang jebol. Langkah tersebut diharapkan bisa meminimalisir masuknya volume air ke pemukiman warga setempat.
Karenanya, sambung Iwan, Pemkab Tangerang mengusulkan upaya normalisasi sungai yang merupakan kewenangan BBWSCC yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang. Sungai tersebut di antaranya Sungai Cisadane, Cimanceuri, Sabi, Cipasilian, Cileuleus, Ci Mauk, Ci Paeh, Cirarab, Clasin, Cidurian dan Cipayaeun.
Selain normalisasi sungai, Pemkab Tangerang juga mengusulkan rehabilitas saluran irigasi di wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (WSCC) dan wilayah Sungai Ciujung Cidanau Cidurian (WSCCC).
“Contohnya ketika penanganan terhadap tanggul yang jebol di situ Gelam Jaya, Pasar Kemis, seperti membangun semi permanen dari bronjong untuk menutupi tanggul yang jebol. Kemudian, melakukan pengerukan di sejumlah aliran kali/sungai yang ada di Kabupaten Tangerang,” urainya.
Iwan menuturkan langkah kedaruratan tersebut memang tidak bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Sehingga, pemerintah pusat diharapkan dapat sesegera mungkin membantu pihaknya dalam penanganan bencana banjir tersebut.
“Pemkab Tangerang juga telah mengusulkan untuk melakukan pemasangan pintu-pintu air. Jadi ketika nanti kondisi volume air meningkat kita bisa mengendalikannya,” pungkasnya. [red]
