Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo secara tegas membongkar adanya dugaan praktik “deep state” di internal Kementerian PU, termasuk indikasi pejabat setingkat direktur jenderal (dirjen) yang merasa kebal terhadap hukum dan pengawasan atau “Untouchable”.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dody usai membaca kejanggalan draf laporan setebal 50 halaman terkait dugaan penyimpangan anggaran di kementeriannya.
“Saya hanya mau mengonfirmasikan apa yang disampaikan Bapak Prabowo Subianto itu sangat-sangat benar, deep state itu ada di semua kementerian, terutama PU,” ujar Dody kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (29/3).
Dugaan praktik “Deep State” Sudah Lama
Menurut Dody dugaan praktik “Deep State” dan Indikasi pejabat yang kebal terhadap hukum dan pengawasan atau “Untouchable” tersebut sudah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan di internal kementerian.
“Ada (deep state dan dirjen untouchable). Ini bukti yang sudah clear. Benar-benar clear, saya baca laporan itu melongo,” katanya.
Dody sudah curiga sejak awal, namun tidak menyangka seberani itu bahkan berani melawan dirinya selaku menteri.
“Saya sudah merasa ada deep state di Kementerian PU, tapi saya nggak pernah mengira sejauh ini mereka beraninya, even ke Menteri pun nggak peduli,” ujarnya.
Bakal Lakukan Rotasi Jabatan
Dody menegaskan akan melakukan audit internal serta melanjutkan langkah rotasi jabatan di posisi strategis sebagai upaya mencegah penyimpangan.
“Yang paling mudah itu sering-sering ganti kepala Baleg, Kasatker, PPK, karena uangnya di situ kan. Uangnya memang muter di PPK, Kasatker, Kepala Baleg, tapi memang ada alirannya ke atas. Paling benar diputar aja,” katanya.
Tekad Dody Hentikan Penyimpangan Anggaran
Menurut Dody, praktik penyimpangan anggaran yang terjadi selama ini telah menjadi kebiasaan yang harus segera dihentikan.
“Aliran itu sudah biasa, kebiasaan yang tidak boleh dilanjutkan dan tidak seharusnya lagi dikerjakan,” pungkasnya. [red]
