Jakarta – Peningkatan kualitas pengawasan anggaran yang berkeadilan menjadi salah satu sorotan utama pasca Pidato Kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI serta Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 pada Jum’at (15/08/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan.
Apresiasi Presiden terhadap kerjasama dan dukungan DPR dalam penyusunan APBN harus dimaknai dan diimbangi dengan peningkatan kualitas pengawasan agar kebijakan fiskal efisien dan program berjalan efektif. Hal ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Banten II, Annisa M.A Mahesa.
“Penting bagi kita di Komisi XI untuk memaknai apresiasi Presiden ini dengan meningkatkan kualitas kerja, terutama dalam hal pengawasan yang cermat dan pengawalan yang ketat,” ungkap Annisa.
Annisa menegaskan fokus pengawasan terhadap alokasi belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun bukan hanya pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas. Hal ini penting mengingat adanya program prioritas dengan anggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan Rp335 triliun dan anggaran pendidikan yang mencapai Rp757,8 triliun, terbesar sepanjang sejarah.
Annisa turut menyambut positif alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN, namun Ia mengingatkan pentingnya pengawasan agar anggaran tersebut benar-benar membawa dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan untuk generasi saat ini dan yang akan datang.
“Sebagai contoh, program MBG dan bidang pendidikan perlu dikawal agar program tersebut tidak hanya meningkatkan gizi dan kualitas belajar, tetapi juga memberdayakan UMKM, petani, nelayan, dan peternak, serta menyediakan beasiswa yang menjangkau seluruh pelajar,” tegas Annisa.
“Sederhananya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kualitas layanan publik,” imbuhnya.
Dalam pengelolaan fiskal, Annisa mendukung penuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara prudent dan efektif.
“Sebagai Anggota Komisi XI, kita akan memastikan defisit dan rasio hutang yang dirancang pada APBN 2026 tetap pada batas aman dan dalam jangka pendek-menengah memperkuat strategi pemerintah untuk mengurangi/menghilangkan defisit serta hutang. Terkait pendapatan, kita akan mengawasi optimalisasi penerimaan perpajakan agar menjadi instrumen keadilan dan memastikan insentif fiskal diberikan secara terarah dan terukur,” jelasnya.
Terakhir, Annisa menanggapi positif dorongan pemerintah untuk melibatkan Danantara dan swasta dalam pembiayaan kreatif.
“Dorongan pemerintah untuk melibatkan Danantara dan swasta dalam pembiayaan kreatif adalah hal positif agar dapat dipahami tidak semua hal harus bergantung pada APBN. Kolaborasi ini akan menjadi kunci untuk mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja, serta memperkuat rantai pasok dunia,” pungkasnya.
“Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus mewujudkan Indonesia Incorporated dimana kita dari berbagai elemen harus bekerjasama dan gotong royong dalam menghapus kemiskinan ekstrem, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membawa Indonesia menjadi kekuatan ekonomi dan moral yang disegani dunia. Maka saya tegaskan sebagai anggota DPR RI kita senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dengan tegas demi memastikan amanah rakyat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” tutup Annisa.[red]
