Menu

Mode Gelap
Pemkab Tangerang dan 26 Perguruan Tinggi Tandatangani Kerja Sama Beasiswa Tangerang Gemilang Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan Umat, MUI Kota Tangerang Terapkan ISO 9001:2015 Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  JMSI Kabupaten Tangerang Tebar Kepedulian Ramadan, Bagikan Takjil, Sembako, hingga Santuni Yatim

Nasional · 17 Apr 2026 ·

Kawendra Minta Kasus Dana Umat Rp28 Miliar di Aek Nabara Segera Diselesaikan


 Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian. Foto: ist Perbesar

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian. Foto: ist

Jakarta – Kawendra Lukistian meminta kasus dugaan penggelapan dana umat Katolik Paroki Aek Nabara, Sumatera Utara, segera diselesaikan secara tuntas. Kasus tersebut mencuat setelah tabungan jemaat senilai Rp28 miliar diduga digelapkan oleh oknum pegawai Bank BNI yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian mengatakan telah berkomunikasi langsung dengan jajaran direksi BNI terkait kasus tersebut. Ia berharap pihak bank dapat bertanggung jawab dan memberikan solusi terbaik bagi para korban.

“Saya berkesempatan berbicara dengan Direktur Utama Bank BNI, meminta untuk betul-betul menyelesaikan permasalahan ini, dan saya mengapresiasi Bank BNI akan bertanggung jawab dan mencari solusi terbaik terkait permasalahan tersebut,” ujar Kawendra, Jumat (17/4/26).

Kasus ini menjadi perhatian karena dana yang hilang disebut merupakan tabungan milik jemaat Katolik Paroki Aek Nabara di Sumatera Utara. Uang tersebut diduga dikumpulkan dari hasil jerih payah masyarakat dan disimpan melalui layanan perbankan.

Adapun kasus ini terjadi sejak 2019 ketika mantan Kepala Kantor Kas BNI Aek Nabara, Andi Hakim Febriansyah, menawarkan produk bernama “BNI Deposito Investment” kepada pengurus Credit Union Paroki Aek Nabara. Produk tersebut disebut memberikan bunga tinggi hingga 8 persen per tahun dan diyakinkan sebagai produk resmi BNI.

Karena percaya kepada institusi bank, pihak gereja kemudian menempatkan dana mereka ke produk tersebut. Namun dalam praktiknya, Andi diduga menggunakan modus dengan meminta tanda tangan kosong pada formulir penarikan, lalu mengisi sendiri nominal dan tanggal transaksi. Ia juga diduga memberikan bilyet deposito palsu dan rutin mentransfer sejumlah uang setiap bulan agar terlihat seperti bunga deposito resmi.

Modus tersebut berlangsung selama bertahun-tahun hingga total dana yang diduga hilang mencapai sekitar Rp28 miliar. Kasus mulai terbongkar pada Februari 2026 ketika pihak Credit Union membutuhkan dana sekitar Rp10 miliar untuk pembangunan sekolah dan mencoba mencairkan deposito tersebut. Namun pencairan terus tertunda dengan berbagai alasan.

Kecurigaan semakin besar saat pihak gereja mengetahui bahwa Andi sudah tidak lagi menjabat di BNI Aek Nabara. Kepala kas yang baru kemudian menyatakan bahwa “BNI Deposito Investment” bukan merupakan produk resmi BNI.

Setelah kasus mencuat, Andi sempat melarikan diri ke Australia bersama istrinya sebelum akhirnya ditangkap pada 30 Maret 2026 saat kembali ke Indonesia melalui Bandara Kualanamu. Polisi menyebut tersangka diduga memalsukan dokumen, tanda tangan, serta mengalihkan dana nasabah ke rekening pribadi dan keluarganya.

Dalam kolom komentar warganet turut memberikan dukungan untuk langkah Mas Kawe, mereka menilai ini menjadi secercah harapan bagi para korban. Kawendra juga meminta penyelesaian kasus ini bisa dilakukan secepat mungkin agar para korban mendapatkan kejelasan dan hak mereka kembali.

“Bismillah semoga segera dapat selesai permasalahan tersebut,” tutupnya.[Gung]

Artikel ini telah dibaca 160 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Sufmi Dasco: Pedagang Kaki lima adalah Wajah Ekonomi Rakyat yang Terus Bergerak

3 September 2026 - 08:37

Aktivis Peduli Sungai Tolak Gagasan Menteri PKP Bangun Rumah Susun Diatas Sungai: Ide Konyol!

31 Agustus 2026 - 08:19

KPK Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

30 Agustus 2026 - 07:03

Janji Dasco Soal RUU Perampasan Aset, Kawendra: Beliau Orang yang Paling Komit

28 Agustus 2026 - 15:07

RUU Perampasan Aset Tuntas Paling Lambat 15 Desember 2026, Sufmi Dasco: Kami Hormati Aspirasi 

27 Agustus 2026 - 17:13

KLH/BPLH Resmi Luncurkan Portal Satu Data, Wujudkan Tata Kelola Lingkungan yang Transparan dan Terintegrasi

27 Agustus 2026 - 08:04

Trending di Nasional