Banten – Belom selesai kegaduhan terkait rencana membuka open bidding pejabat esselon II oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar diakhir masa jabatan, kali ini kebijakan Al Muktabar kembali membuat gaduh terkait dengan pengurangan Bantuan Pemprov Banten untuk Desa dari 100 juta menjadi 50 juta rupiah pada tahun 2025 mendatang.
Atas kebijakan tersebut, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banten mengancam akan mengepung kantor Penjabat (Pj) Gubernur Banten dengan mengerahkan ribuan perangkat desa dan kepala desa.
“Kami kaget, kok ada penurunan Banprov tanpa komunikasi ke kami. Ini membuat kepala desa se-Banten sangat reaktif. Dalam waktu dekat, kami akan menggelar aksi besar-besaran melibatkan 1.238 kepala desa dan perangkat desanya,” ujar Sekretaris Jenderal Apdesi Banten, Rafik Rahmat Taufik, usai audiensi dengan DPRD Banten di Kota Serang, Selasa (03/12/2024) lalu.
Rafik menjelaskan bahwa sebelumnya dana bantuan keuangan provinsi telah ditetapkan sebesar Rp123 miliar untuk 1.238 desa, dengan masing-masing desa mendapat Rp100 juta. Namun, keputusan pemotongan menjadi Rp50 juta per desa dinilai merugikan, terutama dalam mendukung kebutuhan operasional desa yang tidak dapat dibiayai oleh Dana Desa.
“Dana Rp100 juta itu sangat berarti bagi pemerintah desa untuk kegiatan yang tidak tercover dari Dana Desa. Pemotongan ini bisa membuat situasi di bawah tidak kondusif. Kami sudah memplot kegiatan untuk 2025, jadi pemangkasan ini jelas mengganggu rencana tersebut,” tegasnya.
Apdesi juga membandingkan kebijakan di Banten dengan daerah lain seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah, yang disebut memberikan bantuan hingga Rp240 juta per desa per tahun. Rafik menilai dengan APBD Banten yang mencapai lebih dari Rp10 triliun, seharusnya bantuan desa minimal mencapai Rp300-500 juta.
Apdesi berencana menggelar aksi besar-besaran pekan depan untuk mendesak Pemprov Banten membatalkan pemotongan dana dan kembali menetapkan Banprov di angka Rp100 juta per desa.
“Kami tetap akan memaksa Pemprov Banten untuk mempertahankan Banprov di angka Rp100 juta. Jika tidak, kami akan terus melawan demi kesejahteraan desa,” pungkasnya. [red]
