Jakarta – Seluruh Fraksi di DPR RI akhirnya menerima tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk membatalkan dan menghapuskan Tunjangan Rumah Dinas bagi Anggota DPR RI sebesar Rp50 Juta Perbulan.
1. Fraksi Gerindra
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mendengar aspirasi masyarakat dan segera melakukan Peninjauan ulang dan menghentikan tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR RI.
“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegas Budisatrio dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (30/8).
2. Fraksi PDI Perjuangan
Anggota Fraksi PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan meminta untuk dilakukan penghentian Tunjungan Rumah Dinas.
“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” kata Said.
3. Fraksi Golkar
Ketua Fraksi sekaligus Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji mengatakan bahwa Fraksinya siap dievaluasi dan Pembatalan Tunjungan Rumah Dinas DPR RI.
“Kami sudah nyatakan kemarin bahwa kami siap atas evaluasi, revisi bahkan pembatalan sekalipun,” ujar Sarmuji.
4. Fraksi PKB
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku setuju untuk mengevaluasi ataupu menghentikan tunjangan bagi anggota DPR.
“PKB setuju untuk mengevaluasi bahkan menyetop tunjangan DPR dengan mendorong kinerja DPR lebih meningkat,” ujar Jazilul.
5. Fraksi Demokrat
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR. Ibas menunjukkan komitmennya untuk mendengarkan suara rakyat.
“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” kata Ibas di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Partai Demokrat 2025 di Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
6. Fraksi PKS
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengatakan pihaknya mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi prioritas pemerintah.
“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid.
7. Fraksi PAN
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Putri Zulkifli Hasan siap mendukung langkah evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota DPR. Evaluasi dinilai sebagai upaya perbaikan.
“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” ujarnya.
8. Fraksi Nasdem
Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni, setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR.
“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” tegasnya. [red]
