Menu ✖

Mode Gelap
Pemprov Banten dan Kementerian PU Siapkan Pembiayaan Bersama untuk Pelebaran Jalan Palima–Baros Pemkab Tangerang dan 26 Perguruan Tinggi Tandatangani Kerja Sama Beasiswa Tangerang Gemilang Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan Umat, MUI Kota Tangerang Terapkan ISO 9001:2015 Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Nasional · 18 Mar 2026 ·

Sungai Cisadane ‘Belum Aman’, Menteri LH: Saran Saya Cari Ikan Ditempat Lain


 Penampakan Bangkai Ikan yang menumpuk menimbulkan bau tak sedap akibat Tercemarnya Sungai Cisadane, Rabu (11/02/2026). Foto: ist Perbesar

Penampakan Bangkai Ikan yang menumpuk menimbulkan bau tak sedap akibat Tercemarnya Sungai Cisadane, Rabu (11/02/2026). Foto: ist

Jakarta – Menteri Lingkungan Hidup (LH/Kepala BPLH), Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa pihaknya masih belum dapat menyatakan endapan Pestisida di Sungai Cisadane telah sepenuhnya selesai. Pemantauan masih dilakukan secara berkala dengan pengambilan sampel sedimen di enam titik lokasi yang sama.

“Kami belum men-declare bahwa telah selesai masalah endapan dari pestisidanya. Ini dalam pengambilan masa kedua direncanakan awal bulan sebagaimana kami sampaikan, satu bulan sekali kami akan cek sedimentasinya apakah masih ada larutan endapan-endapan pestisida yang masih tertahan di sana,” Ungkap Hanif kepada awak media, Senin (16/03/2026).

Selama proses penelitian masih berlangsung, Hanif menghimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, khususnya terkait konsumsi ikan dari Sungai Cisadane.

“Kalau saran saya lebih baik cari ikan di tempat lain,” tutur Hanif.

Proses Hukum, Menunggu Hasil Uji Laboratorium IPB

Terkait proses hukum dugaan pencemaran Sungai Cisadane, Hanif menjelaskan bahwa pihaknya masih terus melakukan penyelidikan, saat ini KLH menunggu hasil uji laboratorium dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

“Cisadane kemarin sampai hari kemarin sebelum saya berangkat ke Jawa, ini lab dari IPB belum keluar,” terangnya.

Hanif menegaskan bahwa dalam proses hukum pihaknya mengedapankan sientific, dimana saat ini laboratorium IPB sedang menguji konsentrasi pestisida yang terkandung di dalam air sungai, bahwa perhitungan kerugian lingkungan dilakukan berdasarkan konsentrasi zat pencemar yang ditemukan dikalikan dengan tarif kerugian lingkungan sesuai norma yang berlaku.

“Setiap yang kami lakukan semuanya ada dasar saintifiknya, sehingga perhitungannya tidak bisa dikurangi kecuali ada metodologi yang bisa saling menukarkan. Jadi saling mencocokkan mana metodologi yang paling mungkin untuk menghitung tentang kerugian lingkungan,” kata Hanif.

Menurut Hanif, metode ini juga diterapkan pada kasus pencemaran lingkungan di Sumatra dengan gugatan mencapai sekitar Rp4,8 triliun. Bahkan, kata dia, beberapa pihak telah lebih dulu melakukan pembayaran dalam proses mediasi sebelum sidang berjalan lebih jauh.

Meskipun demikian, penegakan hukum pidana tetap dimungkinkan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Saat ini, katanya, Kementerian Lingkungan Hidup hanya berwenang dalam menangani persetujuan lingkungannya. [red]

Artikel ini telah dibaca 99 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jaga Ekosistem Badak Jawa, Menteri Jumhur Minta Kawasan Perairan TNUK Dikeluarkan dari WUP

19 November 2026 - 20:00

Dasco Penuhi Janji, Undang-undang Perampasan Aset Resmi Disahkan

19 November 2026 - 11:31

Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

18 November 2026 - 23:29

Fitnah Judol dan Doxing, Sufmi Dasco Ajak Masyarakat Bijak Memilah Informasi dan Berpegang Pada Fakta

18 November 2026 - 12:00

‘Sok Inggris’, Disaat Tokoh Dunia Bangga Ngobrol dengan Bahasa Indonesia

18 November 2026 - 07:35

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Pindahkan Badak Jawa, Tetap Pada Habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon

17 November 2026 - 22:48

Trending di Nasional