Kota Tangerang – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mengantisipasi dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah dengan memperkuat koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia guna memastikan keselamatan jemaah umrah serta kesiapan penyelenggaraan haji 2026.
Sebagian jemaah telah kembali ke Tanah Air, sementara lainnya masih menunggu kepastian penerbangan, khususnya yang menggunakan maskapai transit. Saat ini tercatat sebanyak 7.782 jemaah sudah kembali ke Tanah Air, pada 28 Februari s.d. 2 Maret 2026.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah.
“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” tegasnya, Selasa (3/3/2026).
Sebagai langkah antisipatif, Kemenhaj telah mengimbau penundaan keberangkatan umrah dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan eskalasi situasi serta hasil koordinasi lintas kementerian. Hingga penutupan musim umrah pada April mendatang, tercatat lebih dari 43 ribu calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat pada periode Maret–April.
“Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah,” ujarnya.
Untuk mendukung proses kepulangan jemaah, Kemenhaj menyiapkan dua skema, yakni meminta penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan serta menyiapkan penyesuaian skenario penerbangan apabila eskalasi situasi meningkat.
“Kami menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Jika diperlukan, akan ada penambahan armada dan penyesuaian rute agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan tepat waktu,” tambahnya.
Di sisi lain, Kemenhaj memastikan seluruh perangkat pelayanan haji 2026 telah dipersiapkan lebih dini. Pemerintah optimistis penyelenggaraan haji tahun 2026 dapat berjalan sesuai jadwal dengan tetap menyiapkan sejumlah skenario antisipatif.
“Kami mempersiapkan seluruh perangkat layanan lebih awal agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan optimal. Namun demikian, kami tetap menyiapkan berbagai skenario mitigasi sebagai langkah kehati-hatian,” jelas Wakil Menteri.
Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan agar penyelenggaraan haji bersih dari praktik rente, kartel, maupun manipulasi.
“Pesan Presiden sangat jelas, wajah Kementerian harus menjadi wajah integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik yang mencederai kepercayaan umat,” tegas Wakil Menteri mengutip arahan Presiden.[red]
