Serang – Gubernur Andra Soni mengatakan bahwa Provinsi Banten memiliki potensi kelautan yang besar. Laut Banten memiliki garis pantai sepanjang 945 kilometer. Dengan potensi yang begitu besar, ia perlu mendengar langsung aspirasi masyarakat baik dari pesisir pantai utara maupun pantai selatan demi kesejahteraan nelayan. Langkah mensejahterakan nelayan, merupakan implementasi misi Banten Makmur untuk mencapai visi Banten Maju Adil Merata Tidak Korupsi.
Hal tersebut disampaikan dalam Dialog Gubernur Banten dengan Nelayan di Garasi Kapal Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemprov Banten, Pelabuhan Karangantu, Kasemen, Kota Serang, Selasa (23/9/2025).
Dialog dipandu Kepala DKP Eli Susiyanti, dengan mengusung tema ‘Menuju Sektor Perikanan Tangkap yang Maju dan Berdaya Saing’.
Diskusi ini juga dihadiri oleh Wali Kota Serang Budi Rustandi, OPD di Lingkungan Pemprov Banten, OPD yang membidangi Perikanan kab/kota di Provinsi Banten, UPP KSOP Karangantu, PPN Karangantu, Satwas PSDKP KKP, DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWS C2), Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWS C3), dan para nelayan HNSI.
“Dalam diskusi banyak hal yang disampaikan oleh nelayan kepada gubernur dan wali kota,” kata Andra Soni.
Ia menambahkan, banyak hal yang disampaikan nelayan. Mulai dari masalah pendangkalan di hampir semua tempat pendaratan ikan, kesulitan mengakses BBM bersubsidi, hingga jaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan.
Soal pendangkalan, masalah ini menurutnya bukan hanya tanggung jawab Pemprov Banten. Tapi ada yang jadi kewenangan pemerintah pusat seperti Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
“Diskusi ini tidak boleh hanya berhenti sampai batasan ini, harus ada tindak lanjutnya,” tegasnya.
Andra Soni bersyukur karena Kepala BBWS C3 Dedi Yudha Lesmana menyampaikan bahwa pada 2026 akan dilakukan normalisasi Sungai Cibanten atau Pelabuhan Karangantu. Sementara itu, di Kabupaten Tangerang, BBWS C2 juga akan melakukan kegiatan di Pelabuhan Perikanan Cituis.
Ia menambahkan, aspirasi lain terkait pendidikan untuk para nelayan juga menjadi masukan bagi Pemprov Banten. Termasuk usul mengenai pengelolaan Pelabuhan Perikanan Binuangeun, Lebak.
“Mohon doa dan dukungannya agar diskusi ini bisa ditindaklanjuti secara komprehensif dan ujungnya adalah kesejahteraan nelayan,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPD HNSI Banten Neneng Sri Hastuti Handayani bersyukur aspirasi nelayan tersampaikan langsung kepada gubernur. “Insya Allah ke depan nelayan semakin sejahtera. Nelayan Banten akan lebih produktif dengan hasil tangkap yang besar dan berlimpah,” katanya.
Bahkan, Wali Kota Serang Budi Rustandi menyambut baik dialog gubernur dan nelayan. Ia menegaskan siap bekerja sama dengan semua pihak demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Dialog menjadi yang pertama dirasakan oleh para nelayan. Seperti yang dirasakan oleh Padma dan Wawan dari Karangantu. Keduanya memanfaatkan dialog untuk menyampaikan aspirasi ke gubernur dan wali kota mulai dari akses solar bersubsidi, kartu pas nelayan, bantuan sosial, serta pendangkalan muara pelabuhan. Termasuk soal legalisasi jaring apolo yang dinilai masih jadi perdebatan.
Usai berdialog, tampak Andra Soni menyerahkan sejumlah bantuan sebagai jawaban atas keluhan nelayan. Bantuan diberikan berupa alat tangkap jaring insang untuk 10 kelompok nelayan, bubu naga, alat TED untuk 70 nelayan, paket sembako, serta bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi 600 nelayan. Sementara itu, 3.500 nelayan lain akan menerima bantuan serupa melalui anggaran perubahan APBD 2025.
Bantuan BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri bersifat pemberdayaan. Pada tahun pertama iuran penuh ditanggung pemerintah selama 12 bulan. Pada tahun kedua ditanggung 8 bulan, tahun ketiga 6 bulan. Lalu, pada tahun keempat diharapkan nelayan sudah bisa mandiri.
Selain itu, Andra juga meninjau monitor pelacakan posisi dan riwayat kapal hasil kerja sama Pemprov Banten, Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa serta Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan kapal nelayan dan pelayaran di perairan Banten.
Hadir dalam dialog tersebut juga Kepala Dinas PUPR Banten Arlan Marzan, Kepala Bappeda Banten Mahdani, Plt Kepala Dinas ESDM Arry James Faraddy, serta perwakilan BBWS C2.[red]
