Menu ✖

Mode Gelap
Pemprov Banten dan Kementerian PU Siapkan Pembiayaan Bersama untuk Pelebaran Jalan Palima–Baros Pemkab Tangerang dan 26 Perguruan Tinggi Tandatangani Kerja Sama Beasiswa Tangerang Gemilang Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan Umat, MUI Kota Tangerang Terapkan ISO 9001:2015 Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Nasional · 30 Agu 2025 ·

Akhirnya Tuntutan Rakyat Didengar, Seluruh Fraksi Setuju Penghapusan Tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR RI


 Elemen Estetik DPR RI. Foto: mpr.go.id Perbesar

Elemen Estetik DPR RI. Foto: mpr.go.id

Jakarta –  Seluruh Fraksi di DPR RI akhirnya menerima tuntutan dan aspirasi masyarakat untuk membatalkan dan menghapuskan Tunjangan Rumah Dinas bagi Anggota DPR RI sebesar Rp50 Juta Perbulan.

1. Fraksi Gerindra 

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mendengar aspirasi masyarakat dan segera melakukan Peninjauan ulang dan menghentikan tunjangan Rumah Dinas Anggota DPR RI.

“Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Untuk itu kami siap untuk meninjau ulang, serta menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut,” tegas Budisatrio dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Sabtu (30/8).

2. Fraksi PDI Perjuangan 

Anggota Fraksi PDIP sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan meminta untuk dilakukan penghentian Tunjungan Rumah Dinas.

“Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta untuk dihentikan tunjangan perumahan terhadap anggota DPR serta fasilitas lainnya yang di luar batas kepatutan, dan semua itu akan menjadi pelajaran buat kami ke depannya,” kata Said.

3. Fraksi Golkar 

Ketua Fraksi sekaligus Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji mengatakan bahwa Fraksinya siap dievaluasi dan Pembatalan Tunjungan Rumah Dinas DPR RI.

“Kami sudah nyatakan kemarin bahwa kami siap atas evaluasi, revisi bahkan pembatalan sekalipun,” ujar Sarmuji.

4. Fraksi PKB 

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengaku setuju untuk mengevaluasi ataupu menghentikan tunjangan bagi anggota DPR.

“PKB setuju untuk mengevaluasi bahkan menyetop tunjangan DPR dengan mendorong kinerja DPR lebih meningkat,” ujar Jazilul.

5. Fraksi Demokrat

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyampaikan permohonan maaf atas nama Fraksi Partai Demokrat terkait isu tunjangan anggota DPR. Ibas menunjukkan komitmennya untuk mendengarkan suara rakyat.

“Kami siap dikritisi, siap dievaluasi, dan terus menjadi bagian dari aspirasi masyarakat,” kata Ibas di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Partai Demokrat 2025 di Pacitan, Jawa Timur pada Sabtu, 30 Agustus 2025.

6. Fraksi PKS 

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengatakan pihaknya mendukung penghapusan tunjangan rumah dinas bagi anggota DPR RI. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan prinsip kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi prioritas pemerintah.

“Sikap ini selaras dengan semangat untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien yang menekankan perlunya kedisiplinan fiskal dalam pengelolaan anggaran,” ujar Kholid.

7. Fraksi PAN 

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Putri Zulkifli Hasan siap mendukung langkah evaluasi terhadap tunjangan maupun fasilitas yang melekat pada anggota DPR. Evaluasi dinilai sebagai upaya perbaikan.

“Fraksi PAN memandang evaluasi sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan. Kami siap mengikuti setiap prosesnya, selama dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip kepatutan,” ujarnya.

8. Fraksi Nasdem 

Sekretaris Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni, setuju ada evaluasi total tunjangan yang diterima para anggota DPR.

“Saya dukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total,” tegasnya. [red]

 

Artikel ini telah dibaca 374 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Jaga Ekosistem Badak Jawa, Menteri Jumhur Minta Kawasan Perairan TNUK Dikeluarkan dari WUP

19 November 2026 - 20:00

Dasco Penuhi Janji, Undang-undang Perampasan Aset Resmi Disahkan

19 November 2026 - 11:31

Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna

18 November 2026 - 23:29

Fitnah Judol dan Doxing, Sufmi Dasco Ajak Masyarakat Bijak Memilah Informasi dan Berpegang Pada Fakta

18 November 2026 - 12:00

‘Sok Inggris’, Disaat Tokoh Dunia Bangga Ngobrol dengan Bahasa Indonesia

18 November 2026 - 07:35

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Pindahkan Badak Jawa, Tetap Pada Habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon

17 November 2026 - 22:48

Trending di Nasional