Kota Serang – Usai dikritik oleh Aktivis Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten, Ade Yunus, terkait dengan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023 Tingkat SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Banten terus dikeluhkan sejumlah pihak. Sehingga Ade meminta Pj. Gubernur Banten Al Muktabar untuk turun langsung kelapangan melakukan verifikasi uji sampling.
Menjawab kritikan tersebut, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar langsung menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi langsung ke lapangan dengan mendatangi rumah yang dinyatakan lulus PPDB tahun 2023.
Verifikasi langsung oleh Penjabat Gubernur Banten tersebut dilaksanakan terhadap alamat siswa yang dinyatakan lulus PPDB tahun 2023 di SMAN 1 Kota Serang, pada Rabu (11/07/2023).
“Tadi sudah kita verifikasi dan mencocokan langsung keberadaan siswa yang tertera dalam dokumen kelulusan PPDB di SMAN 1 Kota Serang,” Ujarnya.
Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengungkap, dua orang pendaftar merupakan anak pejabat dan pengusaha dengan menyertakan SKTM yang dikeluarkan pemerintah setempat.
Mengetahui adanya manipulasi syarat pendaftaran, pihak sekolah kemudian mencoretnya karena tidak masuk kriteria yang harus diprioritaskan di jalur afirmasi.
“Sudah dicoret, engga bisa. Karena slotnya memang untuk afirmasi tadi kriterianya (kurang mampu),” kata Al Muktabar di SMAN 1 Kota Serang, Rabu (12/7/2023).
Al Muktabar juga mengintruksikan kepada seluruh kepala sekolah untuk memenuhi kuota dengan mencari siswa dari kalangan tidak mampu agar beban biaya pendidikannya ditanggung pemerintah.
“Pada dasarnya, afirmasi itu untuk memberikan hak kepada saudara kita yang kurang mampu, kita akan cari. Yang tidak mampu silahkan sampaikan nanti kita akan datangi dan membuat berita acara,” ujar Al Muktabar.
Diberitakan sebelumnya, Aktivis Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten, Ade Yunus meminta Pj. Gubernur Banten untuk turun langsung kelapangan melakukan uji sampling atas pengaduan dan keluhan masyarakat, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya.
“Jangan sekedar curhat banyak yang nitip, mari turun langsung lakukan uji sampling atas keluhan masyarakat, seperti Walikota Bogor Bima Arya yang menemukan alamat dan rumah fiktif bahkan tidak dikenal oleh RT setempat,” ujar aktivis kritis tersebut.
Ade memberikan contoh di SMAN 1 Kota Tangerang yang menerima 124 siswa baru dari jalur zonasi , dimana Siswa terjauh berjarak sekitar 530 meter dari sekolah ternyata ditemukan sejumlah siswa yang jaraknya justru jauh dari radius tersebut.
“Contoh yang kita lakukan sampling di SMAN 1 Kota Tangerang, kita temukan ada siswa yang berdomisili di wilayah Kelurahan Karang Sari Kecamatan Neglasari, tercatat jaraknya 398 meter, padahal jika dicek di map itu jaraknya 2,8 Km atau jarak tempuh 7 Menit, sementara ada siswa yang tinggal satu kelurahan dengan SMAN 1 jaraknya hanya 554 Meter harus terpental, padahal jarak tempuhnya hanya 4 Menit,” papar pria berkacamata tersebut.
Atas temuan tersebut, pihaknya telah melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Thabrani , namun tidak mendapatkan respon, padahal dirinya hanya minta mendapatkan penjelasan konkret dan utuh.
“Jika tidak direspon yah apa boleh buat, dalam waktu dekat mungkin nanti kita segera menggelar aksi simpatik,” tambahnya.
Selain dugaan modus pengaturan radius zonasi, Ade juga menyayangkan dugaan pembiaran praktek pindah KK yang dari tahun ketahun menjadi modus favorit PPDB.
“Memberikan pelayanan prima dalam proses adminduk itu penting, namun harus tetap mengendapankan prinsip kehati-hatian terkait dengan titip menitip nama di KK, bahkan bila ditemukan praktek kesengajaan maka harus diusut tuntas,” Pungkasnya. [red]
