Artikel – Dua tahun memimpin Kota Tangerang, satu pola kepemimpinan Sachrudin mulai terbaca jelas: ia menaruh kuping lebih dulu sebelum menaruh batu pertama. Di era kepala daerah berlomba bikin proyek mercusuar, Walikota Sachrudin justru memilih jalan yang kurang populer di kamera: mendengar, lalu mengeksekusi yang prioritas.
Ini bukan gaya yang seksi. Tidak ada peresmian jembatan gantung tiap bulan. Tidak ada launching aplikasi baru tiap minggu. Tapi di bawah permukaan, cara ini pelan-pelan mengubah cara Kota Tangerang membelanjakan uang dan menyelesaikan masalah.
Pertama: Mendengar Bukan Pencitraan, Tapi Metode Kerja
Kebiasaan Sachrudin blusukan ke kampung, duduk di balai warga tanpa protokoler, sering dianggap seremonial. Tapi lihat hasilnya di dokumen APBD. Sejak 2024, alokasi anggaran Musrenbang naik 38%. Usulan perbaikan drainase di Cipondoh, pelebaran jalan lingkungan di Periuk, posyandu di Pinang, satu per satu masuk penganggaran karena Sachrudin mewajibkan camat dan lurah bawa by name by address keluhan warga ke rapat.
Ia membalik logika lama: bukan warga menyesuaikan diri dengan program pemkot, tapi program pemkot yang dipaksa menyesuaikan dengan keluhan warga. Contoh paling nyata: program bedah rumah. Sebelumnya kuota dibagi rata per kecamatan. Sekarang basisnya data by name by address dari RT/RW. Hasilnya, 2.137 rumah tidak layak huni ditangani 2024–2025, naik 60% dari periode sebelumnya, dan nyaris tanpa salah sasaran.
Mendengar bagi Sachrudin bukan konten Instagram. Mendengar adalah bahan bakar perencanaan.
Kedua: Skala Prioritas Artinya Berani Tidak Populis
Politisi pada umumnya takut menolak permintaan warga. Sachrudin sebaliknya. Ia berani bilang “tidak sekarang” untuk proyek yang belum mendesak. Tahun 2025, ia menunda pembangunan alun-alun baru di Kecamatan Benda demi menuntaskan normalisasi Kali Sabi dan Kali Cirarab yang jadi biang kerok banjir 5 kecamatan.
Keputusan itu dihujat. “Walikota tidak pro estetika kota,” kata sebagian. Tapi saat musim hujan Januari 2026 kemarin, genangan di Ciledug dan Larangan turun 41% dibanding 2023 versi data BPBD. Warga yang dulu demo, sekarang diam. Karena rumahnya tidak lagi kebanjiran.
Itulah “skala prioritas” ala Sachrudin: air mata warga yang rumahnya surut lebih penting dari foto bagus di alun-alun. Ia paham, APBD Tangerang Rp5,2 triliun itu besar, tapi tidak cukup untuk menuruti semua kemauan. Maka harus dipilih. Dan ia memilih yang menyelamatkan orang lebih dulu, bukan yang menyelamatkan citra.
Tantangan Gaya Ini: Lambat Panas, Butuh Pembuktian
Gaya mendengar dan prioritas punya kelemahan. Ia tidak instagramable. Tidak cepat viral. Dampaknya baru terasa 1–2 tahun kemudian. Di tengah budaya politik yang menuntut hasil dalam 100 hari, cara Sachrudin ini rawan diserang “tidak kerja”.
Risiko kedua: dependensi pada data lapangan. Kalau lurah dan camatnya memberi data asal-asalan, maka yang didengar Sachrudin juga keliru. Karena itu, sejak awal ia dorong smart kelurahan dengan aplikasi LAKSA. Laporan warga masuk langsung ke dashboard walikota, memotong jalur birokrasi. Ketika data bicara, lobi dan titipan jadi kehilangan tenaga.
Penutup: Pemimpin yang Menaruh APBD di Selokan, Bukan di Spanduk
Kota Tangerang tidak butuh walikota yang sibuk gunting pita. Kota ini butuh walikota yang mau berkubang di selokan untuk memastikan air mengalir. Sachrudin memilih peran kedua.
Gaya kepemimpinan yang mendengar dan memprioritaskan masalah dasar ini mungkin tidak akan membuat Sachrudin dapat penghargaan innovative leader dari lembaga konsultan. Tapi ia sedang membangun jenis legacy yang berbeda: kepercayaan warga bahwa pemerintah kota akhirnya hadir di masalah sehari-hari mereka.
Di politik, yang paling sulit bukan membangun gedung. Yang paling sulit adalah membangun kesabaran untuk menunda yang bagus demi mendahulukan yang penting. Sachrudin sedang menguji teori itu di Tangerang.
Dan sejauh ini, air yang surut di Ciledug adalah argumen yang lebih kuat dari spanduk mana pun.
Penulis: Sanusi – Warga Kota Tangerang
