Banten – Aktivis dan Penggiat Sosial Provinsi Banten, Ade Yunus menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Banten yang dinilai inkonsistensi dalam penangananan kemiskinan ekstreme dengan mengalokasikan anggaran Revitalisasi Pendopo Gubernur Provinsi Banten pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 6.831.914.000,00.
“Ini seakan menjadi Paradoks bagi Pemprov Banten, gembar gembor ingin Fokus pada penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui Pembangunan RTLH dan PSU, justru menghamburkan anggaran 6,8 Milyar hanya untuk Revitalisasi Pendopo Gubernur Banten,” ungkap Ade.
Ade merasa heran terkait urgensi Revitalisasi Pendopo Gubernur Banten, mengingat bangunan yang sudah ada bisa dikatakan masih sangat layak.
“Jika anggaran bedah rumah RTLH Per-Unit 20 Juta, maka dengan anggaran 6,8 Milyar, Pemprov Banten dapat membangun 340 Unit Rumah, belum ada urgensinya pendopo Gubernur Banten di Revitalisasi, masih sangat amat layak,” tandasnya.
Untuk diketahui berdasarkan informasi dari halaman https://lpse.bantenprov.go.id/eproc4/lelang bahwa Pagu Anggaran Revitalisasi Pendopo Gubernur Provinsi Banten pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.709.962.537,00 kemudian berdasarkan hasil lelang yang dimenangkan oleh CV. PKT nilai HPS Paket tersebut menjadi Rp. 6.831.914.000,00 dengan target pekerjaan selesai pada Desember 2023. [red]
