Kota Serang – Ketua Komisi IV DPRD Banten, Muhamad Nizar mengajak elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi realisasi serapan anggaran APBD Provinsi Banten Tahun 2023.
“Banten sedang tidak baik-baik saja, maka saya dipandang perlu menyampaikan kondisi ini semua kepada rekan-rekan semua baik itu mahsiswa, akademisi maupun tokoh masyarakat. Kita masih memiliki waktu untuk melakukan evaluasi, apakah teman-teman semua akan membiarkan kondisi ini begitu saja,” Papar Nizar saat Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Fraksi Gerindra di Gedung DPRD Banten, Selasa (08/08/2023).
Menurut Nizar Pengawasan bersama tersebut perlu dilakukan dengan alasan adanya dugaan politik anggaran yang menyebabkan serapan APBD Pemprov Banten Tahun 2023 saat ini masih rendah.
Tudingan tersebut atas dasar adanya indikasi perencanaan yang menyiapkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan alias Silpa APBD Banten dengan nominal tertentu.
“Begini Silpa itu adalah sisa anggaran ya dalam penyerapan yang tersisa karena tidak bisa dilaksanakan, kan begitu. Jadi misal ada program A dengan anggaran sekian tapi tidak terlaksana, itu anggarannya tidak akan terserap dan menjadi Silpa. Dan nyatanya saat ini banyak program yang belum terlaksana,” tambahnya.
Dugaan Silpa yang direncanakan tersebut menurut Nizar diperkuat dengan adanya surat edaran (SE) optimalisasi anggaran yang dikeluarkan oleh Penjabat (Pj) Sekda Banten M Tranggono pada awal bulan tahun 2023 ini. Dimana pada SE itu disebutkan terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus menyisahkan anggaran dengan nominal fantasis. Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banten dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten.
“Kenapa saya bilang di rencanakan, karena ini pelaksanaannya belum, tapi sudah ada siasat untuk membuat anggaran itu tersisa. Buktinya ada surat edaran itu, eh PUPR kamu harus sisain anggaran ya Rp137 miliar, Perkim saya minta Rp56 miliar, ya enggak boleh begitu,” ungkapnya.
Hingga saat ini, Nizar pun mengaku belum mengetahui maksud dan tujuan dari adanya perencanaan Silpa tersebut.
“Nah ini buat apa, ini yang sampai dengan hari ini saya belum mendapat penjelasannya ya. Diakhir baru nanti akan kita ketahui,” Pungkasnya.
Untuk diketahui hadir pada Diskusi Publik tersebut Akademisi UNTIRTA, Dr. Firdaus, SH, MH, Akademisi UIN SMH Banten, Dr. M. Zainor Ridho.,M.Si., Tokoh Masyarakat Banten, HM. Ali Yahya. para aktivis Mahasiswa dan sejumlah awak media. [red]
