Kota Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang kembali menorehkan capaian membanggakan di bidang tata kelola keuangan. Dengan meraih Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 86,23 atau berpredikat Baik, Pemkot Tangerang mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan masuk dalam jajaran pemerintah daerah yang mengikuti tahapan validasi untuk penentuan daerah dengan pengelolaan keuangan terbaik.
Atas capaian tersebut, Pemkot Tangerang bersama 39 pemerintah daerah lainnya diundang oleh Kemendagri untuk memaparkan strategi pengelolaan keuangan daerah di hadapan tim validator yang terdiri dari unsur akademisi, profesional, dan media.
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, yang mewakili Pemkot Tangerang dalam presentasinya menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, efektif, dan efisien.
“Kenaikan IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah) sebesar 18,44 poin dibanding tahun sebelumnya menunjukkan penguatan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, efisien, dan efektif berkat sinergi seluruh perangkat daerah,” ujar Maryono dalam kegiatan Validasi Hasil Pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 Tahun Ukur 2025 yang dilaksanakan secara daring dari Ruang Tangerang Live Room, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (18/06/2026).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri tersebut, Maryono menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan Kota Tangerang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Hal itu tercermin dari alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 30,5 persen serta anggaran kesehatan sebesar 21,12 persen. Kebijakan tersebut turut mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang dari 80,98 pada 2023 menjadi 81,53 pada 2024.
“Ini berdampak pada peningkatan kepercayaan publik serta semakin kuatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan Kota Tangerang yang semakin efektif dan akuntabel turut mendukung pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan serta berdampak bagi masyarakat,” tambah Maryono.
Menanggapi pemaparan tersebut, salah satu validator dari unsur media, Alexander Wibisono selaku Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV, mengapresiasi arah kebijakan pengelolaan keuangan Kota Tangerang yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menjaga aspek transparansi agar pengelolaan keuangan daerah tetap mendapat kepercayaan publik.
“Saya berharap Pemkot Tangerang terus menjaga akses publik untuk ikut terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah agar berkelanjutan dan tetap akuntabel. Menurut saya, yang paling penting ialah kita menjaga transparansinya,” imbuh Alexander.
Validasi Hasil Pengukuran IPKD menjadi salah satu tahapan penilaian dalam pemberian penghargaan pengelolaan keuangan daerah berbasis regional pulau. Tahun ini, proses validasi diikuti oleh 38 pemerintah daerah berpredikat Baik serta 2 (dua) pemerintah daerah partisipan dari regional Maluku-Maluku Utara-Nusa Tenggara dan Papua berdasarkan perolehan nilai indeks tertinggi.
Selain melibatkan perwakilan media, proses validasi juga menghadirkan unsur akademisi, yakni Sutaryo, Ph.D dari Universitas Sebelas Maret, guna memastikan hasil pengukuran yang objektif, akurat, independen, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan.[red]
