Menu ✖

Mode Gelap
Pemkab Tangerang dan 26 Perguruan Tinggi Tandatangani Kerja Sama Beasiswa Tangerang Gemilang Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan Umat, MUI Kota Tangerang Terapkan ISO 9001:2015 Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  JMSI Kabupaten Tangerang Tebar Kepedulian Ramadan, Bagikan Takjil, Sembako, hingga Santuni Yatim

Kota Tangerang · 30 Mar 2024 ·

Inilah Harapan Pj Wali Kota Nurdin Terkait Rencana Pembentukan Dewan Aglomerasi


 Pj. Walikota Tangerang Nurdin Saat Turut Serta Membersihkan Sampah di Bantaran Kali Ledug Periuk. Foto: HumasPro Perbesar

Pj. Walikota Tangerang Nurdin Saat Turut Serta Membersihkan Sampah di Bantaran Kali Ledug Periuk. Foto: HumasPro

Kota Tangerang – Disahkannya Undang – Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) oleh DPR RI beberapa waktu lalu, membawa dampak dengan rencana dibentuknya Dewan Aglomerasi yang bertugas untuk mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi yang salah satunya adalah kota Tangerang.

Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, menyampaikan pendapatnya tentang rencana pembentukan Dewan Aglomerasi,. Nurdin menilai keberadaan Dewan Aglomerasi sebagai upaya untuk mengordinir para kepala daerah di wilayah aglomerasi sehingga pembangunan di wilayah tersebut bisa terintegrasi secara efektif, seperti halnya penyelesaian persoalan kemacetan dan banjir.

“Koordinasi hal – hal lintas provinsi sebagai satu wilayah aglomerasi akan lebih efektif,” jelas Pj dalam dialog di salah satu stasiun TV, Sabtu (30/3).

Pj Wali Kota Tangerang juga menjelaskan pihaknya tidak mengkhawatirkan akan potensi terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Dewan Aglomerasi dengan pemerintah daerah. Dikarenakan, konsep pembagian urusan pemerintahan telah dibagi secara tegas dan Dewan Aglomerasi lebih banyak pada fungsi koordinasi untuk memastikan perencanaan lintas kabupaten/kota dan provinsi bisa berjalan dengan baik.

“Jadi tidak akan berpengaruh pada kewenangan – kewenangan yang ada pada tingkat kabupaten kota atau provinsi,” ujarnya.

Lebih lanjut pria asal Aceh mengharapkan, dengan adanya Dewan Aglomerasi koordinasi program dan implementasi dari kawasan Jabodetabekjur sebagai satu kesatuan lebih mudah dilaksanakan dalam menangani berbagai permasalahan perkotaan seperti kemacetan, transportasi, pendidikan hingga banjir.

“Karena kawasan ini saling terintegrasi antara satu dengan yg lainnya,mulai dari perencannan hingga implementasi,” pungkas Dr. Nurdin.

Sebagai informasi, kawasan aglomerasi yang tertuang dalam UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) mencakup Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (Jabodetabekjur). [red]

Artikel ini telah dibaca 52 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Juara Umum AMH 2026, Sachrudin : Komunikasi Publik Harus Berdampak Pada Masyarakat 

17 November 2026 - 22:13

Maryono Lepas 130 Peserta Pelatihan Bela Negara: Cinta Tanah Air Harus Tercermin dalam Tindakan

17 November 2026 - 20:54

Terima Bantuan Incinerator, Sachrudin: Dorong Pengolahan Sampah Lebih Optimal di TPS

17 November 2026 - 14:00

Soal Wacana Translokasi Badak Jawa, DPR RI Minta Kajian Terlebih Dahulu

17 November 2026 - 10:59

Diikuti 2.500 Personel Gabungan, Sachrudin: Satlinmas Jadi Kekuatan Baru Jaga Kamtibmas

16 November 2026 - 16:10

Bangga, Kota Tangerang Raih Penghargaan Kota Terbaik Diabetes Melitus Terkendali Award 2026 dari Kemenkes

15 November 2026 - 21:36

Trending di Kota Tangerang