Kabupaten Pandeglang – Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang melakukan Audiensi dan dialog dengan DPRD Kabupaten Pandeglang, di kantor DPRD, Kabupaten Pandeglang, yang di hadiri oleh pihak Keamanan Polres Pandeglang, serta Humas DPRD Kabupaten Pandeglang, Jum’at, (24/02/2023).
Korlap Aksi I Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang, Handoko mengatakan bahwa pihaknya telah berkordinasi dan komunikasi kepada pihak Polres Pandeglang untuk melaksanakan aksi unras pada hari Jum’at (24/01/2023) akan tetapi pihak Polres Pandeglang menyampaikan untuk diundurkan pada minggu depan.
“kami akan di pasilitasi Polres Pandeglang untuk menyampaikan aspirasi langsung melalui audiensi dengan DPRD kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.
Handoko menambahkan dari hasil informasi pihak polres Pandeglang tersebut pihaknya sampaikan kepada masa aksi Himpunan mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang.
” Pihak DPRD kabupaten Pandeglang pun sedang tidak ada di kantor akan tetapi ada perwakilan DPRD untuk dapat menerima massa aksi dan dilakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Pandeglang,” tambahnya.
Adapun tuntutan yang disampaikan HMI diantaranya adalah :
1. Adanya Kegiatan FGD yang dinilai hanya menghamburkan Anggaran, Sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang (Sekretariat DPRD), Nomor : 800/054-Setwan/2023 tentang Focus Group Discusion (FGD) “Menggali Potensi Kebijakan Daerah Kabupaten Pandeglang Tentang Pemerintahan Desa” yang dilaksanakan pada Minggu s/d Selasa, 26-28 Februari 2023 bertempat di Bandung – Jawa Barat.
2. Dugaan adanya monopoli proyek dan dugaan Keterlibatan Oknum DPRD, Salah satu indikator adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan hal tersebut, terlihat dari banyaknya kritik dari berbagai elemen adanya beberapa temuan pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur di Kabupaten Pandeglang.
3. Masih tingginya angka Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Kabupaten Pandeglang, Sesuai dengan Fungsi dari DPRD sebagai representasi rakyat, yang dimana ditaruhkan sebuah harapan kepada setiap wakil rakyat untuk mensejahterakan masyarakat kabupaten pandeglang.
4. Diduga banyaknya Komersialisasi Pendidikan Dugaan banyaknya kasus-kasus, yang ada di tingkat Sekolah Dasar Negeri (SDN) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) di tubuh Disdikpora Kabupaten Pandeglang, akibat kurangnya contrling dari pihak DPRD kabupaten pandeglang.
Mohammad Arif Selaku Korlap II Menambahkan bahwasanya ini adalah bentuk dari keresahan Para aktivis mahasiswa selaku Agent Sosial Control dan Agent Of Change di Kabupaten Pandeglang.
“Kami kecewa dengan tidak adanya komisi- komisi DPRD dan Pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang, karena aspirasi kami tidak ada jawaban yang dapat memberikan solusi untuk aspirasi ini, maka kami sampaikan Mosi tidak percaya terhadap DPRD Pandeglang,” Tambahnya.
Sementara itu, Endan selaku Humas DPRD Kabupaten Pandeglang menyampaikan Bahwa para pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sedang ada agenda di luar.
“Pimpinan minta untuk di jadwalkan ulang untuk audiensi, maka kami nanti akan beri surat untuk jadwal audiensi ulangnya kepada kawan-kawan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang dan pasti aspirasi ini akan kami tampung, dan sampaikan serta kepada para pemimpin DPRD Kabupaten Pandeglang agar dapat di tindak lanjuti,” Tukasnya. [red]
