Banten – Gubernur Banten Andra Soni memiliki pilihan tepat, saat memancang prioritas pembangunan yang fokus pada pendidikan. Ini, tentu saja, bukan satu-satunya program unggulan.
Namun jelas, perbaikan mutu layanan dasar bidang pendidikan adalah semulia-mulianya kebijakan publik untuk Banten.
Di luar konteks politis visi misi Pak Gubernur Banten saat kontestasi Pilkada lalu, sejatinya Program Sekolah Gratis (PSG), memiliki alasan sosiologis dan historis.
Basis Sejarah
Kebutuhan untuk mencerdaskan anak bangsa, memperluas penyebaran ilmu, dan memperkuat basis kaum terpelajar, jika kita jujur, telah lama melekat dalam perjalanan Banten. Sejak lama.
Kita harus berterima kasih kepada para tokoh pejuang, Kyai, Santri, dan bahkan kaum Priyayi di Banten, yang sadar mendidik rakyat.
Panggung perjuangan Banten, terisi oleh sederet nama yang berciri pemikir, pecinta ilmu, dan Ulama Pengelana (belajar di Mesir, Mekah, dan dunia Islam di Timur Tengah). Mereka selain angkat senjata, juga angkat pena. Mendirikan berbagai pondok pesantren, baik salafi ataupun khalafi (moderen).
Siapa tak kenal Mathlaul Anwar, Masyarikul Anwar, dan Ponpes Al Khairiyah, di Citangkil, Cilegon, yang didirikan KH Brigjen Syamun?
Siapa tak kenal beberapa nama Ponpes salafiyah di Banten, yang menjadi rujukan para santri Jawa dan Nusantara, yang bahkan beberapa diantaranya menjadi kiblat kitab kuning.
Martin Van Bruinessen, dalam buku Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat, bahkan menyebut: mayoritas Ulama Nusantara yang belajar di Mekah datang dari Banten (untuk kemudian mereka balik ke tanah air, menjadi pejuang, mendirikan pesantren, dan menyebarkan ilmu pengetahuan).
Dunia hari ini bahkan masih kagum dengan sosok Syeikh Nawawi Al Bantani, mahaguru Kitab Kuning, yang menulis ratusan kitab, dan masih dipelajari sampai saat ini, menjadi referensi dunia pesantren, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara.
Inilah basis material PSG oleh Gubernur Banten. Lantas, betapa jauh spekulasi jika menyebut program ini semata populisme politik!
Basis Sosiologis
Fajar pencerahan akal budi akar tunjangnya adalah kesempatan mencicipi pendidikan. Perubahan sosial digerakkan oleh manusia – manusia terpelajar. Dan itu bermula pada pendidikan aras dasar dan menengah. Sebelum ke perguruan tinggi.
Di tengah arus partisipasi publik yang berikhtiar dalam mendirikan berbagai sekolah (termasuk SLTP dan SLTA), maka pemerintah daerah wajib berada dalam posisi jangkar.
Menjadi pelindung, pendorong, pengatur, dan terpenting adalah menggerakkan segala kemampuan daerah untuk perbaikan layanan sekolah.
Basis sosiologis PSG sebagai sebuah kebijakan publik, mulia karena konteks kebutuhan.
Jika publik sudah berusaha, pun oleh swasta, maka pemerintah provinsi wajib menjadi penggerak utama.
Basis Partisipasi
Sudah pasti senarai hadangan bermunculan. Semacam formulasi program, tahapan kerja, payung hukum, data base, serta manajemen anggaran.
Rangkaian perkara ini hadir dalam kebijakan publik dalam hal apapun.
Olehnya dipastikan birokrasi dan sumber daya pemerintah daerah dan publik, bisa sama-sama mengatasi.
Tantangan mendesak justru mengikat solidaritas, kepercayaan, jaringan, dan kerjasama.
Program Sekolah Gratis pasti bukan panacea (obat ajaib) yang langsung terasa dampaknya.
Tetapi melanjutkan, meningkatkan, melengkapi, dan memperbaiki program yang sudah ada.
Seraya memberi kesempatan partisipatif, agar para pelaku di dunia pendidikan, serta para pemangku kepentingan, untuk kembali serius mengurus isu pendidikan di Banten.
Penulis : Moh. Bahri, S.Pd.I – Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Banten
