Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad Pada 27 Agustus 2026 lalu berjanji akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada Desember 2026.
Dasco bahkan siap mengundurkan diri dari jabatan jika penyelesaian tak sesuai target.
“Bahwa kami Pimpinan DPR berkomitmen untuk menyelesaikan Undang-Undang ini tepat waktu,” ujar Dasco saat menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung DPR RI, Kamis (27/8/2026).
Janji pimpinan DPR tersebut akhirnya terpenuhi, setelah pembicaraan tingkat satu selesai, rapat Paripurna DPR RI akhirnya menetapkan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-undang.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-undang?,” Ungkap Puan, Kamis (19/11/2026).
Seluruh Anggota DPR kompak menjawab, “Setuju!”
Pokok Materi UU Perampasan Aset
- Ruang lingkup kejahatan:
Mencakup tindak pidana korupsi serta kejahatan lain, termasuk penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi seperti investasi dan perdagangan saham bodong.
- Mekanisme dan sanksi:
Mengatur prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, tetap berlakunya ancaman pidana bagi pelaku (termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan), serta pengelolaan aset oleh badan yang berwenang.
- Perlindungan hak:
Menekankan kepastian hukum, perlindungan pihak ketiga yang beriktikad baik, pemulihan hak korban tindak pidana, dan pencegahan penyalahgunaan wewenang. [Red]








