Menu ✖

Mode Gelap
Pemkab Tangerang dan 26 Perguruan Tinggi Tandatangani Kerja Sama Beasiswa Tangerang Gemilang Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan Umat, MUI Kota Tangerang Terapkan ISO 9001:2015 Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga  JMSI Kabupaten Tangerang Tebar Kepedulian Ramadan, Bagikan Takjil, Sembako, hingga Santuni Yatim

Nasional · 18 Nov 2026 ·

Dipimpin Dasco, DPR dan Pemerintah Sepakati Naskah RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna


 Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III Habiburokhman saat Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Ist Perbesar

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III Habiburokhman saat Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Foto: Ist

Jakarta – Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui dan menandatangani draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat kerja pembahasan tingkat satu.

Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III Habiburokhman ini menjadi babak akhir sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat.

Setelah persetujuan diberikan, seluruh fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU tersebut. Selanjutnya, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh keputusan akhir.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan RUU Perampasan Aset telah memuat mekanisme perlindungan agar kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan untuk memeras atau menekan pihak tertentu.

 

Menurut dia, kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penggunaan undang-undang tersebut sebagai alat kekuasaan telah diantisipasi melalui sejumlah ketentuan dalam RUU.

“Dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” kata Habiburokhman di Kompleks DPR, Rabu (18/11/2026).

Setelah melewati 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), seluruh delapan fraksi di DPR RI sepakat menyetujui RUU tersebut.

Regulasi ini tidak hanya menyasar pelaku korupsi, tetapi juga menjerat pelaku kejahatan penipuan investasi bodong hingga penipuan perjalanan haji dan umrah, guna memastikan pengembalian aset secara adil kepada negara dan masyarakat yang menjadi korban. [Red]

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Fitnah Judol dan Doxing, Sufmi Dasco Ajak Masyarakat Bijak Memilah Informasi dan Berpegang Pada Fakta

18 November 2026 - 12:00

‘Sok Inggris’, Disaat Tokoh Dunia Bangga Ngobrol dengan Bahasa Indonesia

18 November 2026 - 07:35

Pemerintah Tegaskan Tidak Akan Pindahkan Badak Jawa, Tetap Pada Habitatnya di Taman Nasional Ujung Kulon

17 November 2026 - 22:48

Bakom-Polri Perkuat Sinergi Tangkal Hoaks dan Disinformasi Program Pemerintah

17 November 2026 - 22:42

Kabakom Optimistis MagangHub Ciptakan Tenaga Kerja yang Bersaing dengan Talenta Global

17 November 2026 - 15:56

Waduh, Kepala Dinas dan Camat Dipanggil KPK, Ada Apa?

17 November 2026 - 14:30

Trending di Nasional