Jakarta – Komisi III DPR RI bersama pemerintah resmi menyetujui dan menandatangani draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat kerja pembahasan tingkat satu.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi III Habiburokhman ini menjadi babak akhir sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah. Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Setelah persetujuan diberikan, seluruh fraksi dan pemerintah menandatangani naskah RUU tersebut. Selanjutnya, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh keputusan akhir.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan RUU Perampasan Aset telah memuat mekanisme perlindungan agar kewenangan aparat penegak hukum tidak disalahgunakan untuk memeras atau menekan pihak tertentu.
Menurut dia, kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penggunaan undang-undang tersebut sebagai alat kekuasaan telah diantisipasi melalui sejumlah ketentuan dalam RUU.
“Dipertegas kekhawatiran masyarakat terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum sudah kita proteksi, sehingga peluang menjadikan undang-undang ini alat kekuasaan, insyaallah sudah tertutup,” kata Habiburokhman di Kompleks DPR, Rabu (18/11/2026).
Setelah melewati 87 kali Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan membahas 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), seluruh delapan fraksi di DPR RI sepakat menyetujui RUU tersebut.
Regulasi ini tidak hanya menyasar pelaku korupsi, tetapi juga menjerat pelaku kejahatan penipuan investasi bodong hingga penipuan perjalanan haji dan umrah, guna memastikan pengembalian aset secara adil kepada negara dan masyarakat yang menjadi korban. [Red]








