Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan tindak pidana makar.
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” Tegasnya, Senin (09/11/2026).
Yusril menambahkan bahwa penyadapan terhadap Presiden tidak dapat dipandang sebagai tindak pidana biasa. Karena itu, penyidik perlu menelusuri kemungkinan keterkaitan perkara tersebut dengan pasal-pasal lain dalam hukum pidana.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah dugaan adanya upaya untuk melumpuhkan Presiden agar tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya.
Yusril meminta aparat penegak hukum mendalami hubungan antara dugaan penyadapan ilegal dan kemungkinan tindak pidana lainnya.
Proses penyelidikan diperlukan untuk memastikan motif, tujuan, serta kemungkinan adanya tindakan lain di balik penyadapan tersebut.
“Karena itu memang harus dicari kaitannya dengan pasal lain dan memang ketemu pada pasal 191 dengan pasal 193,” Tandasnya. [Red]
