Kabupaten Tangerang – Gubernur Banten Andra Soni turun langsung ke perairan Kabupaten Tangerang untuk berdialog dengan para nelayan. Pertemuan yang digelar di atas kapal itu membahas berbagai persoalan pesisir dan menghasilkan sejumlah langkah konkret bagi kesejahteraan nelayan.
“Hari ini saya berdialog langsung di atas kapal. Kita tidak hanya mendengarkan keluhan, tetapi juga membahas harapan dan gagasan dari nelayan. Kegiatan seperti ini akan terus saya lakukan secara berkala agar aspirasi dan permasalahan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti,” ujar Gubernur Andra Soni di pesisir Kronjo, Kamis (16/10/2025).
Dalam dialog tersebut, para nelayan menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Salah satu isu utama adalah keberadaan tongkang batu bara milik PLTU Lontar yang kerap berlabuh tanpa memperhatikan keselamatan di perairan Kronjo.
Menurut Khaerus, perwakilan nelayan, tongkang-tongkang tersebut kerap menimbulkan kerusakan pada jaring nelayan dan mencemari laut akibat sisa batu bara yang tercecer. Ia juga menyebut belum pernah ada program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari PLTU bagi masyarakat nelayan sekitar.
“Semenjak PLTU berdiri belum ada CSR untuk nelayan. Kadang tongkang berlabuh di malam hari tanpa lampu, sehingga sulit terlihat dan berisiko menabrak kapal nelayan,” ungkap Khaerus.
Nelayan juga mengeluhkan kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dinilai belum higienis serta penataan yang kurang nyaman. Mereka berharap pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap nelayan, menyediakan asuransi bagi korban kecelakaan laut, dan membangun fasilitas docking kapal di kawasan pelabuhan.
Permasalahan serupa disampaikan oleh Sukardi, perwakilan nelayan Kecamatan Pakuhaji, yang menyoroti kondisi TPI Cituis. Lokasi pelelangan berdekatan dengan area parkir dan kurang mendukung aktivitas bongkar muat ikan.
“Kami juga sangat membutuhkan ambulans khusus nelayan agar penanganan kecelakaan di laut bisa lebih cepat,” ujar Sukardi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Andra Soni memastikan bahwa Pemprov Banten bersama Pemkab Tangerang akan menindaklanjuti kebutuhan mendesak para nelayan. Langkah cepat akan dilakukan melalui penyediaan ambulans khusus nelayan, perbaikan fasilitas TPI agar lebih higienis, serta penataan ulang alur tambat kapal dan ruang laut.
Pemkab Tangerang juga telah menyiapkan program penyediaan ambulans untuk lima wilayah pesisir, termasuk Kronjo dan Pakuhaji. Selain itu, tengah disusun Peraturan Bupati untuk melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan TPI agar lebih profesional dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya berharap kunjungan ini tidak hanya seremonial. Setelah kita datang, harus ada perubahan nyata. Minimal para kepala dinas bisa menindaklanjuti langsung kebutuhan seperti BBM, sanitasi TPI, dan layanan darurat bagi nelayan,” tegas gubernur.
Gubernur juga menugaskan akan memperluas akses Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar dapat menjangkau nelayan kecil serta mempercepat pendataan ulang nelayan secara menyeluruh. Upaya ini diharapkan memperkuat posisi ekonomi nelayan melalui skema pembiayaan, tabungan, serta perlindungan usaha dan sosial.
“Kita ingin kebijakan kelautan dan perikanan benar-benar menyentuh masyarakat. Nelayan harus merasa terlindungi, mendapatkan akses yang mudah, dan bisa bekerja dengan tenang,” papar Andra Soni.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Banten Neneng Sri Hastuti Handayani mengapresiasi kepedulian gubernur Banten yang turun langsung menemui nelayan Kabupaten Tangerang.
“Nelayan di Tangerang sangat berharap perhatian dari Pemprov Banten. Kehadiran langsung gubernur di lapangan memberi semangat baru bagi kami,” ungkap Neneng.
Sebagai informasi, dalam kunjungan tersebut Gubernur Andra Soni hadir bersama Ketua HNSI Provinsi Banten, jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane, Dirpolairud Polda Banten dan Metro Jaya, HNSI Kabupaten Tangerang, serta Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja.
Gubernur Andra Soni juga membawa sejumlah kepala dinas terkait. Di antaranya Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Sumber Daya Alam yang menangani kebutuhan bahan bakar bagi nelayan. Kehadiran jajaran teknis ini dimaksudkan agar setiap permasalahan dapat langsung ditindaklanjuti di lapangan.[red]
