Kota Tangerang – Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tahun 2025 di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangsel, Jumat (20/06/2025).
Peringatan itu turut dihadiri oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan.
Dalam kesempatannya, Benyamin berharap, para kader PKK Kota Tangsel melek terhadap digitalisasi dan menjadi garda terdepan pencegahan dampak negatif digitalisasi di lingkungan masyarakat.
“Harapan saya tantangan pembangunan kedepan ini soal digitalisasi, orang lebih banyak melihat aspek positifnya, tetapi aspek negatifnya jarang diamati. Antara lain beberapa kasus judi online dan sebagainya yang terjadi di lingkungan kita,” ungkapnya.
“Jadi saya minta program PKK, membantu kita, membantu masyarakat menangani permasalahan-permasalahan yang ada, kalau sama ibu-ibu kan ngomongnya lain. Kalau ditegur sama ibu-ibu itu beda, the power of emak-emak,” tambah Benyamin.
Lebih lanjut, kata Benyamin, peringatan HKG ke-53 tahun 2025 itu bukan hanya sekadar seremoni. tetapi menjadi refleksi untuk menguatkan tekad peran keluarga, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
“Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus dan anggota PKK yang telah tulus dan ikhlas menjalankan 10 Program PKK. Mulai dari kesehatan keluarga, pendidikan anak usia dini, ketahanan pangan juga ekonomi keluarga, dan lainnya,” katanya
Dirinya menuturkan, pihaknya tak memungkiri sebagian kerja-kerja Pemerintah Kota Tangsel dibantu dengan detail oleh PKK yang sudah dikuatkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan menjadi semi pemerintah.
“Struktur PKK ini sampai ke bawah hingga tingkat RT. Jaringan mereka sudah sedemikian rupa. Pembinaan kesejahteraan keluarga yang ditangani PKK ini jadi konsen perhatian kita. Mudah-mudahan ini memperkuat semuanya, solidaritas dan sejahtera,” tutur Benyamin.
Sementara itu, Ketua PKK Kota Tangsel Hj Tini Indrayanthi Benyamin mengatakan, pihaknya sudah gencar melakukan kegiatan pencegahan dampak negatif digital terutama media sosial dengan memaksimalkan peran dasawisma di tingkat RT.
“Untuk digitalisasi itu kita bersama-sama dengan kader PKK supaya anak-anak itu diberikan hp ada jam-jam. Tidak melarang, tapi memperketat pengawasan. Toh perangkat digital itu juga dipakai saat mereka ujian, mereka juga mendapatkan zoom meeting lewat hp,” pungkas Tini.[red]
