Jakarta – DPR RI akan tinjau lapangan ke Apartemen Meikarta yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, hari ini, Selasa (14/2/2023).
Penegasan itu sebagaimana keputusan rapat pasca Komisi VI DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan Meikarta, pada Senin sore (13/2/2023). RDPU tersebut turut dihadiri oleh Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Ketut Budi Wijaya, dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (Meikarta) Indra Azwar.
Pengembang proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) yang juga anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk mencabut gugatan Rp 56 miliar ke konsumen Meikarta. Pencabutan gugatan berlaku efektif Senin, 13 Februari 2023.
Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk, Ketut Budi Wijaya sempat menunjukkan surat pencabut gugatan. Adapun hal itu dilakukan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI, Senin (13/2/2023).
Dalam surat tersebut, disebutkan penggugat telah mencabut gugatan yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor 1194/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt.
“Bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal, maka penggugat dengan ini menyatakan mencabut gugatan perbuatan melawan hukum yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah register perkara Nomor: 1194/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt,” tulis poin ketiga surat tersebut, dikutip Selasa (14/2/2023)
Dalam RDPU tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan bahwa dua orang perwakilan dari pihak Meikarta ini banyak tidak mengetahui perihal runtutan kejadian Meikarta.
Oleh sebab itu, Hekal mengatakan kunjungan lapangan DPR RI ini akan diwakili Komisi III, Komisi V, Komisi VI dan Komisi XI yang akan mengecek langsung proyek tersebut ke lapangan. Diketahui, megaproyek properti tersebut resmi diluncurkan pada Agustus 2017 lalu namun hingga hari ini masih belum rampung diselesaikan dan diserahterimakan unit ke pihak konsumen tersebut.
“Kita tetap akan ke lapangan untuk mengecek lokasi di tempat dan pada masa sidang yang akan datang rasanya kita harus memanggil pengendali daripada Lippo Group yaitu pak John Riady sebagai CEO daripada Lippo karawaci tbk,” ujar Hekal dikutip Parlementaria, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Lebih lanjut, Hekal mengatakan perkembangan yang terjadi terhadap penyelesaian konflik dalam proyek apartemen di Kabupaten Bekasi tersebut adalah pihak Meikarta telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan hukum terhadap konsumennya. Diketahui sebelumnya, Meikarta telah menuntut konsumennya dengan tuntutan Rp56 miliar.
“Kabar gembiranya ya paling enggak hari ini mereka telah (mengajukan permohonan) mencabut gugatan hukum terhadap konsumen Meikarta yang dituntut Rp56 miliar. Hari ini mereka sampaikan permohonan pencabutan gugatannya yang mudah-mudahan ini kabar baik lah untuk teman-teman korban Meikarta,” lanjut Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Menambahkan Hekal, Anggota Komisi VI Andre Rosiade mengatakan perkembangan tersebut merupakan bukti bahwa DPR hadir untuk rakyat dan serius membantu rakyat menyelesaikan permasalahan tersebut. “Nah ini bukti bahwa DPR hadir untuk rakyat dan DPR tidak mandul membela rakyat, itu penting,” tegasnya.
Dalam RDPU tersebut juga sempat mengemuka rencana untuk menjadikan kasus Meikarta ini menjadi Pansus Meikarta. Dengan menggabungkan Komisi III, Komisi V, Komisi VI dan Komisi XI. Pihak meikarta sendiri, diketahui berkomitmen sesuai keputusan PKPU untuk menyerahkan seluruh unit apartemen kepada konsumen hingga tahun 2027.
Diketahui, pada Jumat (10/2/2023) kemarin, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad turut menerima Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta. Salah satu hasil dari audiensi itu adalah pada Selasa 14 Februari 2023, Sufmi Dasco akan melakukan peninjauan lapangan ke lokasi pembangunan Meikarta. Kunjungan itu akan diikuti perwakilan dari Komisi II, Komisi V, Komisi VI, Komisi XI, dan PKPKM. [red]
