Menu ✖

Mode Gelap
Pemprov Banten dan Kementerian PU Siapkan Pembiayaan Bersama untuk Pelebaran Jalan Palima–Baros Pemkab Tangerang dan 26 Perguruan Tinggi Tandatangani Kerja Sama Beasiswa Tangerang Gemilang Perkuat Tata Kelola Organisasi dan Pelayanan Umat, MUI Kota Tangerang Terapkan ISO 9001:2015 Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Tangsel Bekali Masyarakat Manajemen Stres dan Dukungan Psikologi Awal Tinawati Andra Soni Raih Kartini Awards Atas Dedikasi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga 

Kabupaten Tangerang · 2 Mar 2025 ·

Menteri KKP Sebut Kades Kohod Sanggup Bayar Denda Rp48 Milyar, Pengacara Kades Kohod Bantah dan Bilang Ini


 Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (27/02/2025) lalu. Foto: Tangkapan Layar Instagram @swtrenggono Perbesar

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (27/02/2025) lalu. Foto: Tangkapan Layar Instagram @swtrenggono

Kabupaten Tangerang – Bak drama Korea, perjalanan kasus pagar laut semakin menarik, usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan pemalsuan dokumen SHGB diarea Pagar Laut Tangerang oleh Dittipidum Bareskrim Polri, Kepala Desa Kohod Arsin Bin Asip juga dijatuhi sanksi administrasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp48 Milyar.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menyatakan pihaknya menetapkan 2 orang bertanggung jawab terkait pemasangan pagar laut Tangerang.

“Saat ini dikenakan denda Rp 48 M sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu ada pernyataan A dan T untuk mengakui dan siap membayar denda,” tutur Sakti di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2).

Penyataan Menteri KKP tersebut dibantah langsung oleh Pengacara dari Kepala Desa Kohod Arsin Bin Asip, Yunihar yang mengatakan bahwa pernyataan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono dianggap ‘ngaco’.

“Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP-nya, ngaco itu, hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya, kami tahunya dari berita,” kata Yunihar, Sabtu (1/3).

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan, akan memanggil kuasa hukum Kepala Desa Kohod Arsin untuk menjelaskan mekanisme penerapan denda sebesar Rp 48 miliar ihwal kasus pagar laut Tangerang, Banten.

“Senin besok insyaallah kami akan menyampaikan mekanisme denda secara langsung kepada kuasa hukum Kades Kohod dan stafnya,” kata Doni dikutip tempo.co, Minggu (02/03/2025).

Untuk diketahui saat ini Kepala Desa Kohod Arsin Bin Asip ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim perihal pemalsuan dokumen proses Surat Hak Guna Bangunan dan Hak Milik (SHGB/SHM) pagar laut di perairan utara Tangerang pada Senin malam, 24 Februari 2025.

Selain Arsin, ditahan pula Sekretaris Desa Kohod Ujang Karta dan 2 pemberi kuasa Septian Prasetyo dan Candra Eka dari Septian Wicaksono Law Firm. [red]

Artikel ini telah dibaca 219 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Hadiri Festival UMKM, Bupati Tangerang: UMKM Sokong Petumbuhan Ekonomi Daerah 60 Persen

19 November 2026 - 15:05

Program Bedah Rumah di Provinsi Banten Melonjak Drastis dari 1.762 Menjadi 11.865 Unit Pada Tahun 2026

18 November 2026 - 18:33

Wabup Intan Dorong Perempuan Jadi Aktor Utama Penggerak Ketahanan Pangan di Kabupaten Tangerang

18 November 2026 - 16:40

Tekan Beban Sampah ke TPA, Bupati Maesyal Apresiasi Bantuan Mesin Insinerator CSR PT Moya untuk Satlinmas

17 November 2026 - 16:47

Aksi Nyata, Bupati Maesyal Rasyid Bangun Tanggul Cimanceuri yang Longsor

17 November 2026 - 12:31

Serahkan Beasiswa Tangerang Gemilang di UT, Bupati Maesyal Buka Peluang Tambah Kuota Mahasiswa Penerima Beasiswa

16 November 2026 - 15:24

Trending di Kabupaten Tangerang