Jakarta – Peringatan ke-30 Hari Otonomi Daerah (Otda) menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang. Dalam evaluasi nasional yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Pemkot Tangerang berhasil meraih predikat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Kinerja Tinggi.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Tangerang, Sachrudin, pada peringatan Hari Otonomi Daerah yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri RI, Senin (27/04/2026). Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Otda yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Saya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian Kota Tangerang yang meraih penghargaan tertinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat nasional,” ujar Sachrudin.
Ia menegaskan, prestasi tersebut bukanlah titik akhir, melainkan pemacu untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus berbenah, menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, dalam apel peringatan Hari Otonomi Daerah di lingkungan Pemkot Tangerang, mengajak seluruh jajaran ASN untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mengimplementasikan visi pembangunan Asta Cita sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
“Otonomi daerah merupakan instrumen penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Di tengah tantangan efisiensi dan dinamika global, integritas dan adaptivitas harus terus diperkuat agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai hasil nyata kolaborasi lintas sektor terlihat dari terselenggaranya layanan pemberangkatan dan pemulangan calon jemaah haji secara optimal bagi wilayah Kota Tangerang dan sekitarnya melalui Asrama Haji Grand El Hajj Cipondoh.
Ke depan, dengan semangat Hari Otonomi Daerah, Pemkot Tangerang berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara kemandirian daerah dan kepentingan nasional, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil, merata, dan berkelanjutan.[red]
