Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah menyelaraskan langkah strategis penertiban ekosistem haji dan umrah nasional. Upaya ini berfokus pada penguatan penegakan hukum terhadap travel bermasalah serta pembersihan data izin penyelenggara demi memberikan perlindungan maksimal bagi jemaah.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa penertiban ini dipicu oleh maraknya kasus penipuan yang menyasar kelompok masyarakat rentan.
“Setiap hari itu ada ratusan kasus penipuan umrah dan penipuan haji. Dan 70 persen korbannya itu orang-orang yang kurang mampu dari kampung dan desa,” kata Wamenhaj saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Melihat tingginya angka penipuan tersebut, Kemenhaj berkomitmen memberantas oknum-oknum yang memanfaatkan ibadah untuk mencari keuntungan ilegal.
“Kami di Kementerian Haji dan Umrah komitmen untuk menghentikan menjadikan agama sebagai komoditas. Saya menggunakan istilah lawan bandit agama, karena mereka ini menggunakan agama sebagai komoditas,” tegasnya.
Guna menindak tegas para pelaku, Kemenhaj memperkuat struktur pengawasan internal melalui revitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian serta rekrutmen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
“PPNS itu penegak hukum yang berkoordinasi dengan kepolisian. Tugas para PPNS ini adalah melakukan penegakan hukum dan pemberian hukuman terhadap para bandit-bandit agama ini. Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jemaah di daerah tersebut,” jelas Wamenhaj.
Di saat yang sama, Kemenhaj juga melakukan pembersihan izin dan pendataan ulang terhadap seluruh institusi penyelenggara ibadah.
“Sekarang ini kita lagi melakukan pendataan ulang terhadap PPIU, PIHK, KBIH, dan KBIHU. Dari sekitar 3.600-an PPIU, 50 persennya tidak aktif. Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup,” ungkapnya.
Seiring dengan pembersihan data tersebut, Wamenhaj menegaskan moratorium perizinan baru dan meminta masyarakat mewaspadai oknum yang mengatasnamakan kementerian.
“Sampai dengan hari ini Kementerian Haji dan Umrah belum mengeluarkan izin sama sekali terhadap PPIU. Kami mau bereskan dulu data-datanya. Jadi kalau ada yang merasa sudah mengurus izin atau sudah bayar, nggak ada itu. Silakan lapor segera ke Ditjen Pengendalian atau Inspektorat Jenderal kami,” terang Wamenhaj.
Seluruh rangkaian proses audit dan pendataan travel ini ditargetkan rampung pada bulan ini agar perizinan baru dengan sistem yang lebih tertib dapat dibuka pada awal tahun depan.
“Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami,” pungkas Wamenhaj.[red]
