Jakarta – Anggota DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, Lc., M.B.A., menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih (KMP) harus dipandang sebagai jalan menuju kedaulatan ekonomi rakyat, bukan sekadar proyek kebijakan jangka pendek.
Pernyataan ini disampaikan dalam Forum Diskusi Publik yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, diikuti oleh lebih dari 250 peserta dan berlangsung dari pukul 09.00–12.00 WIB.
Habib Idrus menekankan bahwa koperasi sejatinya adalah bentuk nyata dari amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan.
“Koperasi Merah Putih adalah fondasi kemandirian ekonomi bangsa. Kalau dikelola dengan tata kelola yang sehat, koperasi akan menjadi kekuatan rakyat yang mampu memutus dominasi segelintir pihak,” ujarnya.
Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 yang menargetkan pembentukan 80.081 unit Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) harus dijalankan dengan keseriusan penuh. Ia mengingatkan bahwa tanpa integritas pengurus dan sistem pengawasan berbasis teknologi, KMP berpotensi mengulang kegagalan koperasi unit desa (KUD) di masa lalu.
Pandangan Habib Idrus diperkuat oleh Wildan Hakim, S.Sos., M.Si., yang menambahkan bahwa banyak koperasi gagal karena praktik korupsi dan lemahnya integritas pengurus. Menurutnya, KDMP harus dijalankan dengan sistem pengawasan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat ikut memantau.
Wildan juga mengingatkan bahwa KDMP harus menjadi solusi konkret: memutus rantai tengkulak, memberantas rentenir, sekaligus mengelola distribusi pupuk, sembako, hingga layanan kesehatan desa. Ia menekankan adanya tantangan kapasitas pengurus, khususnya terkait pengelolaan dana hingga Rp 3 miliar, sehingga pemerintah menyiapkan pelatihan melalui BLK, tenaga ahli akuntansi, serta nota kesepahaman dengan Kejaksaan untuk mengantisipasi fraud.
Sementara itu, Handi Risza menegaskan bahwa koperasi hanya akan berhasil jika menjadi gerakan ekonomi rakyat yang dipersiapkan serius, bukan proyek elitis dari pusat. Ia mengingatkan bahwa Koperasi Merah Putih harus berakar di desa, memberi ruang bagi pemerintah daerah, dan berorientasi pada kepentingan anggota.
Forum yang dihadiri lebih dari 250 peserta ini berlangsung dinamis. Peserta seperti Jumadi mengkhawatirkan gesekan koperasi dengan UMKM, namun Handi menjawab bahwa koperasi hadir untuk memperkuat UMKM, bukan melemahkan. Eman Priyono menyoroti kompetensi pengurus, yang ditanggapi Wildan dengan penjelasan mengenai program pelatihan teknis.
Forum ini menegaskan satu pesan: koperasi adalah jalan menuju Indonesia Emas 2045. Habib Idrus menekankan visi kedaulatan ekonomi, Wildan mengingatkan risiko korupsi, dan Handi menekankan koperasi sebagai gerakan rakyat. “Kalau koperasi sehat, rakyat berdaulat. Dan kalau rakyat berdaulat, Indonesia akan berdiri tegak menghadapi tantangan global,” tutup Habib Idrus.[red]
