Kota Tangerang – DPRD Kota Tangerang mendorong agar arah kebijakan anggaran yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dapat diimplementasikan secara optimal dan selaras dengan program prioritas pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto, usai mengikuti rapat paripurna terkait KUA-PPAS di Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (14/8/2026).
Turidi mengatakan, pembahasan KUA-PPAS menjadi bagian penting dalam memastikan arah penganggaran pemerintah daerah dapat mendukung berbagai program yang telah menjadi komitmen pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Insyaallah hari ini nota kesepahaman, nanti dilanjutkan ke pembahasan di perubahan dan di murni. Hari ini ditetapkan KUA-PPAS perubahan dan KUA-PPAS murni,” ujar Turidi.
Menurutnya, DPRD tidak hanya ingin melihat bagaimana proses penyusunan dan penetapan anggaran berjalan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena itu, DPRD mendorong agar implementasi kebijakan anggaran tetap mengacu pada janji dan target pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Tangerang.
“Kami lebih mendorong supaya implementasi kebijakannya sesuai dengan janji di RPJMD Pak Wali untuk melakukan terobosan, kaitan program Gampang Sekolah, Gampang Kerja, Gampang Sembako,” jelasnya.
Selain program peningkatan kesejahteraan masyarakat, Turidi juga menekankan pentingnya penguatan program yang berkaitan dengan persoalan infrastruktur perkotaan. Menurutnya, penanganan banjir dan kemacetan perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Kita juga mendorong penanganan banjir untuk segera dan kemacetan juga bisa beres. Ini yang menjadi bagian yang kita soroti agar kebijakan anggaran tidak hanya selesai dalam dokumen, tetapi implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Turidi menambahkan, DPRD Kota Tangerang akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah. Menurutnya, keberhasilan KUA-PPAS tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen perencanaan anggaran, tetapi dari seberapa jauh kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Harapannya, program-program yang sudah menjadi prioritas bisa berjalan dengan baik, tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Tangerang,” pungkasnya.[ADV]
