Menu

Mode Gelap
Waduh! Besok Forum Mahasiswa Hukum Bakal Gelar Aksi di Mabes Polri Desak Kades Kohod Segera Diperiksa Kawendra Bersama Gus Fawait dan BP2MI Gerak Cepat Pulangkan Pekerja Migran Asal Jember dari Arab Perempuan PKS Sambut Program Wakil Bupati Tangerang Terpilih Intan Nurul Hikmah Tertinggi di Banten, Rata-rata Lama Sekolah Tangsel Capai 11,86 Tahun Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Pj Wali Kota Nurdin Serahkan Bentor ke Pihak Kecamatan dan Kelurahan

Kota Tangerang · 1 Feb 2025 ·

Bukan Langka, Pengecer Gas LPG 3 Kg Wajib Memiliki NIB, Ini Alasannya


 Suasana Kepanikan Warga Saat Membeli Gas LPG 3Kg di Betet Raya Cibodasari Cibodas Kota Tangerang. Foto: Jambrong Perbesar

Suasana Kepanikan Warga Saat Membeli Gas LPG 3Kg di Betet Raya Cibodasari Cibodas Kota Tangerang. Foto: Jambrong

Jakarta – Dalam rangka menjamin kebutuhan masyarakat atas LPG 3 kg bisa terpantau dengan baik, terhitung 1 Februari 2025 pengecer gas LPG 3Kg wajib terdaftar sebagai pangkalan dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung saat ditemui awak media di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025.

“Jadi yang pengecer justru kita jadikansaat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 31 Januari 2025, dikutip Sabtu (1/2/2025). pangkalan. Itu ada formal untuk mereka mendaftarkan nomor induk berusaha terlebih dahulu,” Ungkap Yuliot.

Yuliot menambahkan bahwa pengecer LPG 3 kg bukan hilang begitu saja. Pengecer tetap mendapatkan pasokan dan berjualan tabung LPG 3 kg hingga terdaftar NIB nya di OSS.

“Per 1 Februari, peralihan. Karena itu ada jeda waktu. Kita berikan untuk satu bulan, pengecer jadi pangkalan,” sambungnya.

Menurut Yuliot pendaftaran NIB dapat dilakukan secara perorangan dan sudah terintegrasi dengan Sistem Kependudukan.

“Nomor induk berusaha itu kan diterbitkan melalui oss. Jadi perseorangan pun boleh. Itu bisa mendaftarkan nomor induk kependudukannya sebagai dasar, kemudian masuk dalam skema OSS. Kita juga sudah integrasikan dengan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri,”sambungnya.

Melalui skema baru ini, tidak ada lagi main-main salah satu pihak pengecer yang menimbun tabung gas melon dalam jumlah besar.

“Jadi satu mata rantai pengecer itu kan sudah enggak ada lagi. Kita catatkan, jadi distribusi ini tercatat secara keseluruhan, jadi kalau ini tercatat, berapa kebutuhan distribusi, ya kita akan siapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi mungkin itu juga tidak terjadi oversupply untuk penggunaan LPG yang tidak tepat,” pungkasnya. [red]

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 166 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Penandatanganan Pakta Integritas Manajemen Talenta Se-Provinsi Banten, Dr. Nurdin: Dampak Positif Dalam Pengembangan SDM

12 Februari 2025 - 21:51

Keren! Ajak Masyarakat Menatap Pembangunan Kedepan, Fraksi Gerindra DPRD Banten Gelar Dialog Publik

12 Februari 2025 - 17:51

Hadirkan SLBKL di 13 Kecamatan, Pj Wali Kota Nurdin: Upaya Dukung Lansia Sehat, Mandiri, dan Berdaya Guna

12 Februari 2025 - 16:34

Perkuat Kinerja ASN dan Pelayanan Publik, Pj Wali Kota Nurdin Lantik 14 Pejabat Baru

12 Februari 2025 - 16:03

Dukung Lansia Berdaya, Menteri PPPA Apresiasi Sekolah Lansia di Kampung Jimpitan sebagai Percontohan RBI  

11 Februari 2025 - 21:01

39 Puskesmas di Kota Tangerang Siap Layani CKG, Menteri: Kado dari Negara untuk Masyarakat

10 Februari 2025 - 22:40

Trending di Kota Tangerang