Serang – Gubernur Banten Andra Soni bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Bupati Tangerang Maesyal Rasyid, meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk tahun anggaran 2026 secara nasional di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Senin (30/3/2026).
Peluncuran program ini dirangkaikan dengan kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat oleh Kementerian PKP bersama BP Tapera, BRI, PT Permodalan Nasiobal Mandiri (PNM), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
Dikesempatan ini, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan perumahan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Kehadiran program BSPS merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pembiayaan, dan perbankan menjadi sangat strategis dalam menghadirkan solusi perumahan yang inklusif,” ujar Andra Soni,
“Program ini menjadi langkah konkret dalam mengurangi rumah tidak layak huni dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya menambahkan.
Dalam kesempatan itu, Andra juga membagikan pengalaman pribadinya saat pertama kali memiliki rumah subsidi. Pertama kali, pada 2003, ia membeli tipe rumah 36 bersama istrinya.
“Saat itu kami sampai menangis, namun rumah itu masih kami tempati hingga sekarang,” ujarnya.
“Saya doakan masyarakat yang belum memiliki rumah dapat memanfaatkan program ini. Ini program luar biasa yang membuka jalan rezeki,” katanya menambahkan.
Berdasarkan data, alokasi BSPS di Provinsi Banten tahun 2026 mencapai 3.322 unit per Maret. Angka ini meningkat dibandingkan pada 2025 sebanyak 1.742 unit. Potensi program ini bisa mencapai total 6.975 unit.
Sebaran bantuan tersebut meliputi seluruh kabupaten dan kota di Banten, yakni Kabupaten Tangerang sebanyak 1.308 unit, Kabupaten Lebak 895 unit, Kabupaten Pandeglang 540 unit, Kota Tangerang 299 unit, Kota Cilegon 100 unit, Kota Tangerang Selatan 79 unit, Kabupaten Serang 55 unit, serta Kota Serang 46 unit.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan perumahan harus diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat agar berkelanjutan. Ia juga menyoroti Program Pembiayaan dan Pemberdayaan Ekonomi rakyat melalui akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau.
“Masyarakat harus diberikan akses pembiayaan yang murah dan aman, sehingga tidak terjerat rentenir dengan bunga tinggi,” ujarnya.
Maruarar mengungkapkan, pemerintah pusat telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis, di antaranya penurunan bunga pinjaman bagi nasabah PNM Mekaar serta program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan yang telah dianggarkan senilai Rp180 triliun. Ia juga mengapresiasi ketangguhan pelaku usaha mikro, khususnya ibu-ibu nasabah PNM Mekaar yang berjuang sebagai tiang ekonomi keluarga.
“Mereka perempuan tangguh yang memilih bekerja dan menjaga harga diri, bahkan disiplin dalam membayar kewajiban. Ini contoh yang luar biasa,” katanya.
Sementara, Mendagri Tito Karnavian menambahkan, program perumahan merupakan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan. Rumah merupakan kebutuhan dasar masyarakat untuk menunjang kehidupan.
“Rumah adalah kebutuhan dasar. Jika program perumahan berjalan masif, maka kemiskinan akan berkurang,” ujarnya.
Terakhir, Gubernur Andra Soni mengatakan bahwa ia optimistis sinergi antara pemerintah pusat dan daerah akan mampu menghadirkan hunian layak sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Khususnya dalam membangun kesejahteraan di Provinsi Banten. [red]
