Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur perampasan harta pejabat yang tidak dilaporkan atau melebihi jumlah dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Nah, Ketika dia tidak melaporkan (harta dalam LHKPN) yang sebenarnya, maka (harta) itu dirampas saja,” Tegas Johanis Tanak.
Perampasan dapat dilakukan selain tidak melaporkan harta sebenarnya juga apabila harta melebihi dari yang dilaporkan dalam LHKPN.
“Seseorang yang melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan ternyata kekayaan yang sesungguhnya melampaui batas yang dilaporkan dalam LHKPN, maka harta itu berhak di Rampas,” tandasnya.
Poin-poin penting dari usulan tersebut meliputi:
- Harta Tidak Dilaporkan: Penyelenggara negara yang tidak melaporkan sebagian atau seluruh harta kekayaannya di LHKPN terancam agar aset tersebut dirampas oleh negara;
- Harta Melebihi LHKPN: Apabila kekayaan aktual seorang pejabat terbukti melampaui nilai yang dilaporkan dalam LHKPN, selisih harta yang tidak jujur dilaporkan tersebut dapat dijadikan objek perampasan.
- Beban Pembuktian: Harta yang tidak sesuai atau tidak tercantum dalam LHKPN dapat dianggap tidak sah kecuali jika pejabat tersebut mampu membuktikan asal-usulnya yang sah (misalnya melalui hibah atau warisan).
Diketahui bahwa usulan ini masih sebatas gagasan dari pimpinan KPK yang diajukan untuk masuk dalam draf RUU Perampasan Aset yang pembahasannya terus dikebut oleh DPR.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai perampasan aset harus memiliki pembuktian dan dasar hukum yang kuat.
“DPR menegaskan pembahasan RUU Perampasan Aset harus tetap menghormati hak asasi manusia serta menjunjung asas praduga tak bersalah,” Pungkasnya. [Red]
