Kabupaten Tangerang – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menegaskan pentingnya tindakan respons cepat, koordinasi lintas perangkat daerah, dan tindak lanjut yang nyata terhadap setiap pengaduan masyarakat sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Wabup Intan saat menghadiri Rapat Koordinasi Admin Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) Instansi dan Admin Perangkat Daerah, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Wareng, Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang, Selasa (10/11/26).
“Respon cepat, koordinasi lintas perangkat daerah dan tindak lanjut terhadap setiap pengaduan masyarakat merupakan hal penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegas Wabup Intan
Dalam arahannya, Wabup Intan mengatakan bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi penting bagi pemerintah untuk mengetahui persoalan yang terjadi di lapangan sekaligus mengukur kualitas pelayanan yang diberikan.
“Kalau tidak ada yang mengadu, kita tidak punya tolok ukur dan indikator. Dari mana kita mengetahui pelayanan kita sudah baik kalau tidak ada masukan dari masyarakat? Karena itu, setiap pengaduan harus kita perhatikan, kita pilah, dan kita tindak lanjuti dengan baik,” tandasnya.
Ia menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat yang mencakup berbagai persoalan, mulai dari pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, perizinan, penerangan jalan umum, hingga pengelolaan sampah dan ketertiban lingkungan menuntut adanya sinergi dan koordinasi yang baik agar penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran
Wabup Intan meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait memastikan setiap laporan benar-benar harus ditelusuri, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
“Kenapa saya mengumpulkan semuanya di sini. Karena komitmen Pak Bupati dan saya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Tangerang bisa semakin responsif. Kalau ada persoalan yang dilaporkan masyarakat, jangan hanya diterima, tetapi harus ada tindak lanjutnya,” pintanya.
Lebih lanjut, Wabup Intan juga meminta agar pengelolaan pengaduan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) tidak berhenti pada tingkat operator. Ia menekankan pentingnya mekanisme koordinasi dengan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, terutama untuk persoalan yang membutuhkan penanganan segera.
“Pengaduan yang bersifat rutin dan memiliki pola penyelesaian yang sudah jelas seharusnya dapat ditangani dengan lebih cepat tanpa menunggu proses koordinasi yang berlarut-larut. Sementara itu, persoalan yang lebih kompleks tetap harus diteruskan kepada pejabat berwenang untuk memperoleh keputusan yang tepat,” tegasnya
Pada kesempatan tersebut, Wabup Intan juga menyoroti pentingnya sosialisasi dan optimalisasi kanal pengaduan masyarakat, termasuk layanan darurat 112 dan SP4N-LAPOR serta penyebarluasan informasi mengenai kanal pengaduan yang dimiliki instansi pelayanan publik
Selain itu, Wabup Intan juga mendorong seluruh OPD untuk mendokumentasikan hasil tindak lanjut pengaduan melalui informasi terkait kondisi sebelum dan sesudah penanganan (before-after) maupun kisah keberhasilan penyelesaian persoalan masyarakat.
“Dokumentasi ini penting sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah sekaligus untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap laporan mendapat perhatian dan penanganan yang nyata,” imbuhnya
Ia berharap dengan adanya rakor tersebut peningkatan kecepatan dan ketepatan penyelesaian pengaduan dapat semakin baik, sekaligus meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Sudah menjadi kewajiban kita untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Jangan ada ego sektoral. Kita harus bekerja bersama, sesuai semangat Kabupaten Tangerang, One Spirit, One Team, One Goal. Keberhasilan Kabupaten Tangerang adalah keberhasilan kita semua,” pungkasnya.[red]
