BNPP dan Koarmada RI Perkuat Pengawasan Perbatasan Laut Indonesia

Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memperkuat sinergi strategis bersama Komando Armada Republik Indonesia (Koarmada RI) guna mengoptimalkan pengawasan serta pengamanan di wilayah perbatasan laut.

Langkah kolaboratif ini dibahas secara mendalam dalam audiensi antara Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, dengan Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, di Markas Komando Armada RI, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Nurdin menegaskan bahwa bentang geografis Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) menuntut kehadiran kekuatan maritim yang tangguh demi menegakkan kedaulatan negara sekaligus memastikan efektivitas pengawasan di garda terdepan perairan NKRI.

“Kita berhadapan di laut itu dengan 10 negara. Sehingga keberadaan armada maritim kita yang kuat ini sangat menentukan pandangan dunia terhadap Indonesia. Kalau angkatan laut kita lemah, maka kita tidak akan sampai pada ujung-ujung titik batas negara kita,” tegas Nurdin dikutip dari laman BNPP RI, Jumat, 16 Oktober 2026.

Ia memaparkan bahwa manajemen batas wilayah laut memiliki kompleksitas yang berbeda dibandingkan wilayah daratan. Jika wilayah darat ditandai dengan patok fisik yang jelas, batas laut bersandar pada garis pangkal kepulauan serta titik referensi koordinat yang memerlukan pemeliharaan dan pengawasan secara terus-menerus.

Kebutuhan krusial dalam tata kelola perbatasan laut meliputi pengawasan wilayah, penyediaan sarana dan prasarana patroli, perawatan pilar titik referensi dan garis pangkal, penyediaan sarana pertahanan non-alutsista, hingga pembangunan Pos Pengamanan Pulau Terluar.

Perlindungan Nelayan Kecil dan Wilayah Strategis Prioritas

Sementara itu, Panglima Koarmada RI, Laksamana Madya TNI Denih Hendrata, menyoroti bahwa dimensi pengamanan perbatasan laut tidak sekadar berfokus pada aspek kedaulatan teritorial, tetapi juga menyangkut keselamatan dan perlindungan mata pencaharian masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.

Denih menggarisbawahi bahwa keterbatasan perangkat navigasi canggih pada kapal nelayan tradisional sering kali memicu risiko mereka tanpa sengaja melintasi garis batas negara imajiner di laut.

“Pengawasan perbatasan laut itu sifatnya imajiner, berdasarkan peta. Referensi posisi pakai aplikasi atau radar kapal. Masalahnya, nelayan kecil kan tidak punya radar. Inilah yang harus kita jaga agar nelayan tidak melintasi batas imajiner tersebut,” jelas Denih.

Sebagai langkah preventif, Koarmada RI mendorong pemberdayaan masyarakat pesisir, termasuk pembinaan teritorial serta pengembangan budi daya perikanan sebagai alternatif ekonomi bagi nelayan tatkala menghadapi musim paceklik. Di kawasan perairan Natuna, Koarmada RI bahkan tengah menjajaki sinergi dengan pelaku usaha perikanan untuk mengembangkan keramba apung serta mengoptimalkan aktivitas penangkapan ikan di Laut Natuna Utara.

Dari sudut pandang operasional pertahanan, Denih memetakan empat koridor perairan strategis yang menjadi fokus konsentrasi pengamanan utama Koarmada RI yakni Laut Natuna Utara, Selat Malaka, Ambalat, dan Perbatasan Selatan Indonesia.

“Khusus untuk masalah perbatasan, focal point itu ada di Laut Natuna Utara, kemudian di Selat Malaka, di Ambalat, dan di perbatasan selatan. Jadi, konsentrasi di titik-titik itu tidak boleh tidak ada KRI (kapal perang Republik Indonesia) dan pesawat udara,” tegasnya.

Usulan Pembentukan Pokja dan Integrasi Pusat Kendali (Command Center)

Guna memastikan penegakan hukum terhadap berbagai potensi pelanggaran—seperti praktik penyelundupan dan illegal fishing dapat berjalan tanpa tumpang tindih kewenangan, Denih mengajukan dua usulan konkret kepada BNPP RI:

1. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Bersama: Dihadirkan untuk menyelaraskan pola pikir, pola tindak, perencanaan strategis, dan tujuan operasional antara BNPP RI dan Koarmada RI.

2. Integrasi Pusat Kendali (Command Center): Menghubungkan pusat kendali BNPP RI dengan Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Koarmada RI guna mempercepat arus pertukaran informasi intelijen maritim dan respons penanganan di lapangan.

“Saran saya kita buat Pokja untuk menyusun pola pikir dan pola tindak, sehingga kita punya tujuan yang sama. Kalau Bapak punya Command Center di BNPP, tinggal dihubungkan saja dengan Puskodal kami. Kecepatan komunikasi sangat utama,” pungkas Denih.

Melalui sinergi erat ini, BNPP RI dan Koarmada RI optimistis penataan wilayah perbatasan maritim ke depan akan semakin terintegrasi, menggabungkan kekuatan pertahanan laut, optimalisasi sarana prasarana, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat kepulauan secara berkelanjutan.[red]