Kota Tangerang – Menghadapi berbagai potensi bencana, jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang diminta tidak menunggu hingga kejadian terjadi untuk bertindak. Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, bersama Wakil Wali Kota, H. Maryono, meminta camat dan lurah lebih peka membaca potensi risiko, memperkuat koordinasi, serta mengambil langkah antisipatif sejak dini demi keselamatan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi Kewilayahan Bulanan Pemkot Tangerang di Ruang Ahlakul Karimah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (07/09/2026).
Kesiapsiagaan menjadi perhatian seiring sejumlah potensi ancaman yang perlu diantisipasi, mulai dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau (GAK), musim kemarau dan potensi kekeringan, hingga dampak perubahan iklim.
Sachrudin meminta jajaran memastikan informasi dan langkah pencegahan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, khususnya dalam menyikapi sebaran abu vulkanik GAK.
“Tolong terus disampaikan kepada masyarakat, agar tidak panik, menggunakan masker, dan tidak melakukan kegiatan di ruang terbuka, kecuali mendesak dan penting. Termasuk kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi murid sekolah,” ujar Sachrudin.
Menurutnya, langkah antisipasi juga perlu melihat potensi dampak jangka panjang. Jika musim kemarau berlangsung hingga awal tahun depan dan berpengaruh terhadap ketersediaan air, pemerintah harus menyiapkan langkah sejak sekarang.
“Kalau benar terjadi, kemarau ini hingga awal tahun depan sesuai informasi awal BPBD, dan Kali Cisadane jadi kering, maka perlu kita antisipasi. Lakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS Cilicis) guna solusi jangka panjang, seperti normalisasi,” lanjutnya.
Sachrudin menegaskan, semakin cepat potensi risiko dikenali, semakin besar peluang pemerintah mengurangi dampaknya. Karena itu, koordinasi antara jajaran wilayah, perangkat daerah, dan instansi terkait harus diperkuat agar setiap potensi bencana dapat diantisipasi dan ditangani secara cepat serta tepat.
Sementara itu, Maryono, meminta camat dan lurah tidak ragu mengambil tindakan terhadap persoalan di masyarakat yang berpotensi memicu bencana maupun mengganggu ketertiban. Dirinya mencontohkan, kebakaran timbunan sampah dari TPS liar sebagai persoalan yang harus menjadi perhatian bersama, sekaligus momentum bagi jajaran untuk lebih tegas dalam melakukan pencegahan.
“Kejadian terbakarnya timbunan sampah dari TPS liar harusnya menjadikan kita tidak ragu bertindak tegas sebagai pejabat yang bertanggung jawab. Jangan takut, apalagi merasa tidak enak berhadapan dengan oknum, sekalipun tokoh tertentu. Lakukan dialog, koordinasi, dan tunjukkan kepemimpinan di situ,” pesan Maryono.
Menurut Maryono, kepemimpinan di tingkat wilayah bukan hanya menyelesaikan persoalan setelah terjadi, tetapi juga memastikan potensi masalah dapat dicegah sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih besar
“Yang kita jaga bukan hanya ketertiban, tetapi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Rapat Evaluasi Kewilayahan Bulanan menjadi forum Pemkot Tangerang untuk mengevaluasi pelaksanaan program, memetakan persoalan, serta mempercepat tindak lanjut berbagai kebutuhan di lapangan. Aspirasi dan laporan masyarakat melalui aplikasi LAKSA, media sosial, maupun isu aktual turut menjadi bahan pembahasan.
Rapat kali ini, juga turut diawali dengan Pendampingan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan melalui refleksi capaian mutu pendidikan, yang menghadirkan Tim Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Banten serta Biro Perencanaan dan Penganggaran, Kemendikdasmen.[red]
